DPRD Sulteng Libatkan KPK dalam Penyusunan Pokir

  • Whatsapp

PALU, MERCUSUAR – Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar sosialisasi mekanisme penyusunan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan Tahun 2025, di Palu, Kamis (23/11/2023).

Sosialisasi tersebut guna menyamakan persepsi di antara para stakeholder terkait pengalokasian dana pokir tersebut.

Tampil sebagai narasumber dari Koordinator dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah Sulteng, Basuki Haryono dan dari Ditjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Rooy Jhon Erasmus Salamony serta Kepala Bappeda Sulteng, Dr Sandra Tobondo.

Kegiatan dibuka Asisten I Pemprov Sulteng, Dr Fachruddin Yambas, dan dihadiri Sekprov Sulteng Novalina, Wakil Ketua I DPRD Sulteng HM Arus Abdul Karim, Ketua Komisi I Sri Indraningsih Lalusu, Ketua Komisi III Sony Tandra, dan Sekwan DPRD Sulteng Siti Rachmi Amir Singi

Waket I DPRD Sulteng, HM Arus Abdul Karim, mengatakan, sosialisasi tersebut sangat penting agar penyusunan pokir berlangsung efektif dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama.

Sejumlah anggota DPRD yang hadir mengajukan pertanyaan, terutama soal adanya ketidaksesuaian yang diajukan dan hilangnya kepercayaan masyarakat akibat tidak terealisasinya beberapa usulan mereka pada saat reses.

“Misalnya warga butuh jalan pangan, tapi ini kok sulit terealisasi karena beberapa alasan,” ungkap Ketua Komisi III, Sony Tandra.

Merespon berbagai pertanyaan tersebut, Basuki Haryono menjelaskan tujuan dibuatnya kamus pokir, yakni dalam rangka mengklasifikasi suatu usulan masyarakat atau lembaga yang disediakan dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

“Jangan sampai ada program yang sama menumpuk dalam satu OPD. Ini yang dihindari,” ujarnya.

Ditjen Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Rooy Jhon Erasmus, mengatakan, setiap pembangunan selalu mengacu pada hasil RKPD dan Musrembang.

Sementara itu, kata dia, pembangunan jalan pangan atau pertanian di desa hampir diajukan oleh semua anggota dewan. Jika hal yang sama juga dilakukan oleh anggota DPRD kabupaten/kota, maka yang ditakutkan terjadi overlapping atau penganggaran yang sama.

Baca Juga