PALU, MERCUSUAR – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Rehab-Rekon Pasca Bencana 28 September 2018 menggelar Rapat dengar pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dari lembaga terkait, yang bertempat diruang sidang utama, senin (20/6/2022)
RDP tersebut dipimpin ketua pansus Yahdi Basma, SH, dan dihadiri oleh anggota pansus lainnya Drs. Ridwan Yalidjama, Drs. Enos Pasaua,. MM, Ir. Elisa Bungga Allo dan Dr. Inyoman Slamet, S.Pd., M.Si
Dalam RDP tersebut dihadir oleh OPD dan Instansi terkait Kepala Bappeda, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Sulteng, BPBD Sulteng, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah, Kantor Wilayah ATR/BPN, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Sulteng dan Kantor ATR/BPN Kota Palu.
RDP tersebut menfokuskan pada penyelesaian Hunian Tetap (Huntap) yang sampai saat ini belum terselsaikan.
Menurut Laporan dari Kepala Bapeda bahwa Total keselurahan rumah rusak 34.068 yang terdiri dari Rusak ringan, berat dan Hilang, dari data tersebut sisanya yang belum tertangani 13.666
Penyelasain tersebut Adalah Gabungan dari mekanisme pemberian stimulan dan huntap Yaitu gabungan Gabungan eksitu dan insitu.
Untuk Insitu dari mekanise stimulan , kota palu berakhir stimulan 25 juli 2022 begitupun kabupaten sigi.
Dilaksanakan, seperti tondo 1 budha suci 1500, 11 unit pemerintah surabaya, aha centre, 100. 1.611. Tambah duyu 232, Untuk tondo 2 dan talise, yang belum terbangun 1238 untuk tondo 2, talise 776 serta petobo 663.
Pada kesempatan itu Yabdi Basma selaku ketua Pansus menyampaikan bahwa fokus dulu pada sub item yang namanya huntap, jangn dulu direcoki dengan dana stimulan, 115 ribu yang rusak ringan ini sesi khsusus.
“Yang kita kejar dulu adalah huntap, kebutuhan huntap seperti data yang ada sama saya 11.788 namun Sampe dengan akhir 2020 tidak terseleasaikan karena salah satu faktornya karena alas hukumnya yaitu inpres no 10 tahun 2018 belum diperpanjang,” ujarnya.
“Berapa sudah yang kita sudah penuhi dari data 11.788, agar kita dapat sampaikan kepada publik karena itu yang terpenting, menurutnya bahwa Penanggulangan bencana ini merupakan tanggung jawab pemerintah olehnya kita harus serius dalam, sebab masih ribuan orang diluar sana yang menjadi korba yang sampai hari ini belum jelas tempat tinggalnya,” kata Yahdi.
Namun menurut BPBD bahwa Huntap itu terbagi dalam 3 kategori yakni huntap kawasan, satelit dan huntap mandiri, yang mana perencanaan pembangunan huntap sebenarnya adalah 8.788 bukan 11.788
Untuk huntap kawasan sudah selesai dibangun oleh beberapa NGO, Seperti Budha Suci, Aha centere sebanyak 1.611 yang berada ditondo 1, untuk duyu itu 232 oleh PUPR, sedangakan Pombewe jumlahnya 1.200 yang mana total dari pembangunan huntap adalah 3.043 yang sudah terbangun sehingga menyisahkan 5.745 huntap yang belum terbangun.
“Dengan adanya perbedaan data tersebut Ridwan Yalidjama Bahwa kesimpulan sementara penyelsaian bencana disulteng merupakan yang paling buruk sebab sampe hari ini masih ada masyarakat dihuntara yang sampe hari ini belum terdaftar,” ungkapnya.
Sementara Sahabudin Kepala Balai Sarana Pemukiman Sulteng, membenar bahwa skenario untuk pemenuhan huntap adalah 8788.
“Data yang ada sama kami betul, sehingga hunia tetap ini untk dianggarakan world bank, terdiri dari dua skenario nsup crcp, yang mana skenario berhasil membangun 1.679 Huntap terdiri dari huntap kawasan. Untuk yang sisanya 7.153. Dskenariokan melalu sekam Csrv itua dimulai kegiatannya pada tahun 2021 bulan maret dan berakhir 2023. Target kita 7.153. Namu dilapangan terdapat masih banyak kendala berupa pembebasan lahan. Memang untuk sumber dana world bank banyak syarat syarat yang harus dipenuhi,” ujar Sahabudin.TIN
