PALU, MERCUSUAR – Pengangkatan Komjem Pol. Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri) turut menjadi perhatian publik. Ketua Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bidang Informasi dan Komunikasi, Firman Kurniawan Said menilai, Kapolri baru nantinya telah ditunggu oleh beberapa kasus menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM), yang diharapkan publik dapat segera ditangani dan diselesaikan.
Firman secara khusus berharap, Kapolri nantinya dapat lebih memerhatikan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Meski pada uji kelayakan di DPR RI Idham Azis dinilai belum menyampaikan dengan tegas hal tersebut sebagai program prioritasnya.
Ia menyebut beberapa kasus HAM di antaranya kejadian demonstrasi yang berakhir ricuh di sekitar Bawaslu RI pada 21-22 Mei 2019 yang menyebabkan adanya korban luka dan meninggal dunia akibat aksi represif polisi. Selain itu aksi penolakan Revisi UU KPK dan RKUHP pada 24 September 2019, yang juga menyebabkan adanya korban akibat aksi represif polisi.
“Tentu tugas berat menanti Kapolri baru. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi, khususnya yang diduga dilakukan oleh pihak Kepolisian itu sendiri harus segera dituntaskan. Seperti kasus penembakan demonstran dan sebagainya,” sebut Firman, saat dihubungi, Kamis (31/10/2019).
Menurut Firman, Idham Azis diangkat sebagai Kapolri atas dasar pertimbangan pengalamannya dalam mengatasi kasus terorisme. Ia menilai, pengalaman Idham Azis cukup mentereng bersama mantan Kapolri Tito Karnavian saat menyelesaikan kasus terorisme di Poso.
“Saya pikir pengalamannya dalam menangani kasus terorisme menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan ini. Sebagaimana kita ketahui beliau tercatat pernah bertugas di Densus 88 Antiteror,” pungkasnya. IEA
