Kebijakan Pemerintah Harus Partisipatif dan Berperspektif HAM

Tomzil Prafdal
FOTO: Tomzil Prafdal

PALU, MERCUSUAR  – Kebijakan yang partisipatif dan berperspektif HAM, menjadi harapan sebagian masyarakat, pada sosok calon kepala daerah yang akan bertarung di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, 9 Desember 2020. Harapan ini salah satunya, disuarakan oleh pegiat HAM dari SKP-HAM Sulteng, Tomzil Prafdal (24), Selasa (20/10/2020)

Dirinya berharap, siapapun yang terpilih nantinya, baik di pilkada kabupaten/kota maupun Provinsi Sulteng, program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lebih partisipatif. Menurutnya, masyarakat harus lebih banyak berperan dan dilibatkan dalam engambilan keputusan, terutama pada kebijakan yang berimplikasi langsung kepada kehidupan masyarakat, misalnya pelayanan kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Selain itu kata Tomzil, pembangunan dan pelaksanaan program maupun kebijakan, nantinya juga harus berperspektif HAM.

“Harapanku ada pembenahan di tubuh pemerintah sendiri, para pemangku kebijakan harus dibekali dengan pengetahuan tentang HAM, sehingga mereka menjadi tahu apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi haknya, berdasarkan perspektif HAM itu sendiri,” ujarnya. NURDIAN-JW RESPECT

Pos terkait