LUWUK, MERCUSUAR – Bupati Banggai, Sulawesi Tengah, Herwin Yatim menyesalkan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kabupaten itu karena tujuh dari 23 kecamatan di daerah itu belum terdistribusi logistik pemilu hingga Rabu pagi.
“Keterlambatan terjadi disebabkan tidak profesionalnya manajemen KPU Banggai,” kata Herwin melalui WhatsApp kepada Antara, Rabu (17/4).
Dia mengatakan sejak beberapa hari sebelumnya, Pemkab bersama unsur Forkompimda Banggai telah menawarkan jasa TNI, Polri dan Polisi Pamong Praja untuk membantu distribusi logistik, namun ditolak.
“Alasannya masih mampu dengan tenaga yang ada. Tapi hasilnya,” kata Herwin.
Informasi yang dihimpun menyebutkan sejumlah TPS di Desa Sinorang, Kecamatan Batui Selatan belum mendapat logistik sehingga banyak pemilih yang pulang dan membubarkan diri dari TPS.
Sebagai kepala daerah, Herwin mengimbau masyarakat khususnya di tujuh kecamatan di daerahnya agar tetap tenang karena pemerintah akan menjamin hak warga untuk tetap bisa menyalurkan haknya.
“Sekarang kami semua turun tangan membantu sesuai aturan dan mekanisme yang ada sehingga KPU bisa menyalurkan logistik pemilu ke semua daerah itu,” katanya.
Sebelumnya hingga H-1 pencoblosan, distribusi logistik baru mencapai 10 kecamatan dari 23 kecamatan di daerah itu.
Ketua KPU Banggai, Zaidul Bahri Mokoagow mengemukakan hingga Selasa pagi, pendistribusian logistik baru mencapai 10 kecamatan, tapi dia optimistis pendistribusian selesai sebelum waktu pencoblosan.
“Kecamatan terjauh seperti Nuhon, Simpang Raya, Bunta dan Balantak sudah terkirim. Tadi diberangkatkan lagi untuk wilayah dataran Toili. Jadi tinggal wilayah terdekat yang akan kami salurkan,” kata Zaidul.
Tak Ada Tempat
Koordinator Divisi Sosialisasi, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Sahran Raden yang dihubungi di Palu membenarkan keterlambatan itu.
Menurutnya, berdasarkan laporan yang diterima dari Banggai, antara lain di Kecamatan Toili Barat 95 persen kertas suara belum diterima, Kecamatan Moilong sekitar 50 persen yang belum terdistribusi, Batui sekitar 75 persen yang belum menerima kertas suara.
Sementara Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Tanwir Lamaming menjelaskan, keterlambatan itu terjadi, karena ketiadaan tempat untuk menampung logistik Pemilu, tempat sortir dan tempat pelipatan kertas suara.
“Tadinya KPU Banggai sudah mendirikan tenda untuk itu, tetapi karena curah hujan tinggi sehingga dikhawatirkan kertas suara rusak,” kata Tanwir Lamaming.
Menurut dia, dengan keterlambatan itu maka kemungkinan pihaknya menjalankan dua skenario, yaitu penundaan pemilu atau pemilu lanjutan.
Tetapi Divisi Hukum KPU Banggai, Supriadi Lawani, mengatakan beberapa waktu lalu sudah rakor bersama Bupati dan unsur Forkopimda. Saat itu kapolres menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi penyimpanan surat suara.
Tapi keputusan itu berubah, sehingga KPU kemudian berinisiatif menggunakan kontainer untuk penyimpanan surat suara. Karena konstruksi tanah tidak representatif, maka niatan itu tidak jadi.
“Saat itu hujan deras. Pelataran kantor KPU becek. Maka tidak jadi menggunakan kontainer,” katanya.
KPU selanjutnya berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perkebunan untuk menyewa gedung. Tapu Bupati tidak memberi izin, dengan alasan menjaga netralitas. Alhasil seperti ini kondisinya. Alternatif terakhir adalah di kantor KPU Banggai.
“Karena sudah seperti ini kondisinya, maka kami ikhlas disanksi. Tapi kesalahan ini bukan disengaja,” katanya.MAN
