PALU, MERCUSUAR – Menyikapi hadirnya oknum mengatas namakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Tojo Una-Una (Touna) dan F – PPP di DPW PPP Sulteng. Semua prosedur dan mekanisme di PPP telah berubah sesuai hasil muktamar PPP Tahun 2020 yang lalu baik AD/ART juga PO PPP secara nasional.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Organisasi, Kekaderan dan Keanggotaan (OKK)1 DPW PPP Sulteng, Moh Syarif Latadano, Rabu (8/12/2021).
Dijelaskan, jika ada pengurus DPC PPP demisioner, mereka tidak menerima keadaan demisionernya, maka dia atau kelompok itu berati susah move on, sebenarnya mereka harus bisa move on.
“Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) tidak melakukan pemilihan ketua, melainkan memilih formatur. Jika dalam waktu tertentu sesuai PO formatur tidak menghasilkan susunan pengurus, maka formatur dianggap gagal,” jelasnya.
Lanjutnya, sehingga susunan pengurusnya tidak dapat dianggap sebagai prodak formatur, atas kejadian seperti itu, maka DPP mengambil alih urusan tersebut.
Pelaksanaan Muscab disemua Kab/Kota se Sulteng, belum dapat dilaksanakan kalau DPP tidak memberikan izin atas permintaan DPW.
Berkaitan perintah DPP tersebut tentunya DPW mencari informasi sebagai evaluasi awal dan mendalam sebelum muscab digelar.
DPW telah mempelajari kekurangan dan ketertinggalan, bahkan penyebab kegagalan DPC PPP selama ini diwilayah kab/kota di Sulteng.
Saya kasi gambaran kecil, ada kepengurusan hanya 4 orang di DPC, PAC tak ada pengurusnya. Ada juga PAC, ada pengurusnya, namun DPC tak ada pengurusnya. Bahkan ada sudah meninggal namun disebut masih ada.
“DPC kadang ada pengurus, kadang tidak ada, PAC ada ketuanya, tapi pengurus yang lain tidak ada, jadi banyak hal, bukan hanya sekedar bicara seremonial muscab saja,” terangnya.
Menurutnya, DPC demisoner ada juga berargumen, bahwa tidak perlu dengar DPW dan DPP.
Inikan pemahaman yang aneh yang tumbuh disuasana modern yang tak lagi cocok. Sehingga kami fokus perbaikan mental oknum partai, supaya PPP bisa normal dan berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Kami fokus perbaikan struktur, dan memilih partner di DPC mereka yang paham dan patuh,” tegasnya.
Kata dia, misalnya di Kabupaten Touna dan Kabupaten Sigi, pemda telah membantu PPP saat Muscab. Inikan karena ego, sehingga komunikasi dengan pemda tidak bagus, hal ini juga terjadi disejumlah tempat lainnya.
PPP wilayah sadar, bahwa ada keterbatasan dalam komunikasi DPC dan Pemda setempat, masih terbawa suasana pilkada juga pileg, susah berdamai dengan masa lalu alias move on.AJI
