PALU, MERCUSUAR-Fraksi Nasdem DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar audiens bersama Penyintas dengan Media Gathering “Huntap dan Indikasi Korupsi Bencana Pasigala” di Ruang Baruga lantai 2 Gedung DPRD Sulteng, Kamis,(3/9/2021) .
Dihadiri oleh Anggota DPRD Fraksi Nasdem Sulteng sekaligus Pemantik 1 Yahdi Basma,SH , Ketua Sulteng Bergerak Doni Monardi DAN DIREKTUR Yayasan Tanah Merdeka (YTM), Direktur Celebes Bergerak Adriansyah Manu, Ketua Relawan Pasigala Moh. Raslin, teman-teman media dan jurnalis turut hadir dalam audiens ini.
Buntut dari tuntutan penyintas kepada Walikota Palu Hadianto Rasyid pada perayaan ulang tahun ke-43 Kota Palu, mememinta perhatian publik baik pemerintah daerah maupun media.
Permasalahan lahan huntara terutama di Talise dan Petobo belum terselesaikan. Masalah ini seharusnya telah diselesaikan oleh pemerintah kota bukan malah menyampaikan masalah kepada masyarakat terutama penyintas yang sudah diberi janji oleh Hadianto Rasyid.
“Janji dalam 3 bulan masa jabatan Walikota Palu akan menyelesaikan masalah huntara ini, namun nyatanya sekarang malah sudah 6 bulan, dan dia bilang belum dapat menyelesaikannya dan minta diberi waktu lagi,”ungkap direktur eksekutif YTM Sulteng, Doni.
Menurutnya, pemerintah Kota seharusnya mempunyai celah untuk menyelesaikan masalah ini. Masih banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan dalam pembangunan huntap bagi penyintas yang seharusnya sudah selesai dalam 3 tahun pasca gempa dan likufaksi pasigala.
“Tidak adanya alas hak dan sertifikat menjadi faktor utama penyebab banyak penyintas yang tidak terdata sebagai penerima pembangunan huntara dan huntap, yang realitanya mereka adalah korban bencana dan termasuk warga Palu,” ujarnya.
Masalah korupsi dana huntap yang diduga dilakukan oleh pemerintah kota Palu juga terungkap dalam media Gathering. Sesuai hasil survey lapangan oleh Ketua Relawan Pasigala, Raslin mengatakan, banyak pembangunan huntap yang tidak sesuai, pembangunanya menggunakan bahan bangunan bekas yang diduga merupakan sisa bahan bangunan korban bencana Lombok yang sudah tidak terpakai.
“Baut-baut bangunan yang sudah berkarat serta jumlah unit huntara dan huntap yang tidak sesuai dengan budget atau dana yang sudah diberikan kepada Pemda. Kurangnya persediaan air dan adanya pungutan 150 per bulan yang belum jelas asalnya menjadi penyebab banyak huntara kosong dan terpaksa ditinggalkan oleh para penyintas. Ditambah belum adanya pencairan dana simultan yang merupakan hak bagi penyintas bencana,” ujarnya.
Olehnya, pemerintah kota Palu perlu mengadakan reverifikasi bahwa masih banyak masyarakat Palu yang belum mempunyai alas hak atau sertifikat yang menjadi penghambat penempatan huntap untuk para korban bencana.
Dalam media gathering terungkap, Gubernur Sulteng harus mengambil alih atau mengkoordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana secara aktif dan langsung, sehingganya dalam hal ini Yahdi Basma sebagai salah satu wakil rakyat dan anggota fraksi partai Nasdem diharapakan dapat mengawal kinerja pemerintah serta komitmen partai Nasdem dalam mendorong hak dasar penyintas.
Audiens ini diharapkan menjadi awal baru untuk menghidupkan kembali pasigala yang sempat mati, serta dapat mendorong percepatan pembentukan pansus dan kinerjanya.MG12
