PALU, MERCUSUAR – Sejumlah kader Partai Demokrat Sulawesi Tengah menggelar nonton bareng (Nobar) pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di kantornya, Selasa (14/3) malam. Suasananya menarik karena isi pidato dan cara menyampaikannya menarik perhatian.
AHY mengutarakan kekhawatirannya terhadap putusan pengadilan soal penundaan Pemilu 2024. Padahal, konstitusi telah memerintahkan agar pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berakhir 20 Oktober 2024.
“Pertanyaannya begini, apa iya ada pelaksana tugas (Plt) presiden?” kata AHY dalam pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3) malam.
Tidak hanya di level eksekutif, tapi juga legislatif. “Apa iya akan ada ratusan Plt anggota DPR RI dan DPD RI? Apa iya akan ada ribuan Plt anggota DPRD provinsi kabupaten kota?” kata putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ini.
Dengan suara lantang, AHY bilang, bila kondisi itu terjadi ia semakin khawatir dampaknya ke depan. “Kalau di negara kita ada Plt presiden dan ribuan Plt wakil rakyat yang berkuasa dan bekerja selama dua hingga tiga tahun, betapa kacaunya, chaos-nya situasi nasional kita,” ujar AHY.
AHY khawatir dunia akan melihat Indonesia sebagai banana republic alias republik pisang, sebutan untuk negara yang kacau dan korup. Pandangan itu dinilai bisa muncul ketika pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa mandat rakyat.
“Tanpa pemilu yang demokratis, artinya tidak memiliki legitimasi yang kuat, kekuasaan yang tak sah dan tak halal,” ujar AHY.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda Pemilu 2024. Perintah tersebut tertuang dalam putusan perdata yang diajukan Partai Prima dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum.
AHY juga menyinggung kondisi ekonomi penting diperhatikan karena berimplikasi pada suksesnya perhelatan Pemilu 2024.
“Mengapa kondisi ekonomi menjadi perhatian utama kita karena hal ini menyangkut kehidupan rakyat, sekaligus menjadi prasyarat suksesnya pesta demokrasi,” katanya.
Dia menilai apabila ekonomi dan keuangan Indonesia selama satu tahun ke depan baik, maka Pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan baik pula.
Untuk itu, kata AHY, Partai Demokrat berharap ekonomi Indonesia di tahun politik ini bisa benar-benar dikelola dengan baik, utamanya kebijakan fiskal yang meliputi pengelolaan APBN dan APBD.
“Kalau fiskal baik, Insyaallah ekonomi kita akan berjalan baik,” ucapnya.
Ia mencontohkan melalui kebijakan fiskal yang tepat maka alokasi APBN bisa dialirkan untuk “job security” guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan “job creation” untuk membuka lapangan pekerjaan.
“Keterbatasan ruang fiskal saat ini menuntut kita memprioritaskan alokasi anggaran untuk membantu rakyat yang hidupnya sangat kesulitan, utamanya meningkatkan daya beli, kesehatan, dan pendidikan,” tuturnya.
Untuk itu, ujar dia, pihaknya meminta pemerintah agar bijaksana dalam menentukan prioritas tersebut, termasuk alokasi dan penggunaan anggaran tersebut harus akuntabel, serta diimplementasikan secara baik.
“Termasuk harus sesuai dengan konstitusi dan aturan yang berlaku sehingga kebijakan fiskal dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, AHY meminta kredibilitas pengelolaan pajak dikembalikan dan sistem pengawasannya diperbaiki guna memulihkan kepercayaan rakyat.
“Rakyat harus diyakinkan, uang yang disetor, benar-benar masuk kas negara, dan digunakan tepat sasaran,” kata AHY.MAN/TMP
