Nota Keuangan atas Ranperda APBD 2022, Fraksi PKS Berharap Dukung Penurunan Angka Kemiskinan

  • Whatsapp
FRAKSI PKS-6cdc5bd1

PARLEMENTARIA

PALU, MERCUSUAR – Fraksi PKS DPRD Sulteng memberikan sejumlah catatan terhadap nota keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Provinsi Sulteng tahun 2022, Rabu 24 November 2021.

Catatan ini dibacakan sebagai pandangan Umum Fraksi PKS DPRD Sulteng dibacakan Wakil Ketua Fraksi PKS, Sri Atun dalam rapat paripurna pembahasan penetapan Ranperda tentang APBD Sulteng tahun 2022, Rabu 24 November 2021 di ruang Sidang Utama DPRD Sulteng.

Sri Atun mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sulteng tahun 2020 tumbuh 4,86persen dibanding tahun 2019 yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi pada level positif. Sebab secara nasional peada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi minus 2.07 persen.

Namun demikian Fraksi PKS berharap agar pertumbuhan ekonomi Sulteng bisa mencapai dua digit sebagaimana pertumbuhan ekonomi tertinggi yang pernah diraih Provinsi Maluku Utara yang mencapai angka 12.76 persen.

Pilihan Redaksi :  DPC Partai Gerindra Sigi Resmi Dilantik

Selanjutnya, dalam pidato pengantar Gubernur Sulteng bahwa terdapat 8 lapangan usaha yang mengalami kontraksi. 3 lapangan usaha yang mengalami kontraksi terbesar adalah lapangan usaha, transportasi dan pergudangan sebesar 33,12persen.

Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11.05persen serta kontruksi sebesar 8.47 persen.

“Terhadap itu, Fraksi PKS berharap agar pemer mampu melakukan langkah-langkah taktis untuk mengatasinya. Terlebih kontraksi disektor usaha trans dan pergudangan yang berada pada level 33,12persen,”katanya.

Secara nasional sebagaimana rilis data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa dalam triwulan 3 tahun 2021, ada 6 sektor yang mengalami kontraksi. Yakni administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, transportasi dan pergudangan, jasa perusahaan, jasa lainnya serta akomodasi dan makan minum.

Baca Juga