BANGGAI, MERCUSUAR – Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) bertajuk “perempuan berdaya mengawasi” yang telah dilaksanakan selama tiga hari di kota Luwuk, Kabupaten Banggai melahirkan usulan tindak lanjut dari peserta.
Peserta yang merupakan perwakilan dari organisasi-organisasi masyarakat dari Kabupaten Tolitoli, Poso, Sigi, Tojo Una-una, Banggai, dan kota Palu, diakhir kegiatan yang dimulai dari tanggal 18-19 November 2022, memberikan usulan tindak lanjut.
Perwakilan peserta P2P asal kota Palu mengusulkan tiga poin tindak lanjut dari kegiatan tersebut.
Usulan tindak lanjut yang disampaikan perwakilan peserta asal kota Palu, Kartini mengatakan, pertama yaitu kampanye pengawas partisipatif melalui media sosial (medsos), kedua pembentukan gerakan mahasiswa peduli demokrasi, dan yang terakhir mendorong Bawaslu kota Palu untuk aktif goes to kampus dan sekolah untuk sosialisasi pengawasan partisipatif yang sasarannya adalah pemilih pemula.
Menanggapi hal tersebut, komisioner Bawaslu Sulteng, Nasrun mengatakan, tidak semua keinginan bisa dianggarkan, namun ada inovasi dengan membangun diskusi-diskusi kecil.
Selain itu kata Nasrun, dari usulan tindak lanjut itu bisa didiskusikan dengan jajaran Bawaslu Sulteng yang ada di bawah, seperti Bawaslu kota maupun kecamatan.
“Silahkan diskusikan ide atau usulan itu ke jajaran kami yang ada dibawah. Kalau ada anggarannya, mari kita gunakan. Tapi kalau tidak, mari kita cari ruangnya sama-sama. Ini sudah dilaksanakan di Kota Palu, ada salah satu organisasi yang memberikan ruang kepada kami. Bawaslu tidak mengeluarkan uang, tapi justru kami diberikan panggung,” kata Nasrun.
Harapannya kata Nasrun, dari rencana tindak lanjut ini, akan ada kolaborasi, makin sempit ruang pelanggaran karena makin banyak pengawasan.
Menindaklanjuti usulan tindak lanjut peserta P2P kota Palu. Komisioner Bawaslu kota Palu, Munirah mewakili Bawaslu Kota Palu mengapresiasi usulan tersebut.
Seperti usulan pertama, kampanye pengawas partisipatif melalui media sosial, bahwa di era globalisasi seperti saat ini, setiap masyarakat tidak bisa terlepas dari gadget.
“dengan sosialisasi melalui medsos dipastikan hampir semua masyarakat bisa menjangkau pemberitaannya,” kata Munira.
Selanjutnya poin usulan kedua terkait dengan pembentukan gerakan mahasiswa peduli demokrasi, Munirah juga sangat mendukung. Artinya, ada ruang yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengawal dan memastikan terselenggaranya seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“nanti kami akan diskusikan dengan pimpinan lain di Bawaslu kota Palu terkait dengan giat tersebut, karena pada saat turun tentunya kita akan menyiapkan konsumsi,” ujarnya.
Usulan terakhir, terkait dengan Goes to kampus dan Goes to school, Bawaslu pada saat tahapan pemilu 2019 dan tahapan pilkada 2020, Bawi juga aktif turun melakukan sosialisasi di SMA dan SMK di kota Palu.
“Insya Allah di tahapan pemilu 2024 ini tetap kita akan aktif turun melakukan sosialisasi tersebut dengan sasaran pemilih pemula yakni yang berusia 17 tahun dan akan berumur 17 tahun di tanggal 14 Februari 2024 nanti,” kata Munirah.TIN
