PALU, MERCUSUAR – Tim Pemeriksa Daerah (TDP) Dewan kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Dr. Rifai S.P, MSi mengatakan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu maupun Pilkda, salah satunya mengurasi resiko konflik kekerasan terhadap penyelenggara Pemilu.
Hal ini diungkapakan Rifai dalam kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu kota Palu, Rabu (16/11/2022) di salah satu café di kota Palu.
Menurutnya, ada beberapa resiko ketidakterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, baik resiko terhadap penyelenggara Pemilu, terhadap demokrasi, maupun terhadap masa depan bangsa.
Resiko terhadap penyelenggara Pemilu kata dia, dapat menghasilkan konflik kekerasana, serta hilangnya kepercayaan rakyat terdapat penyelenggara. Selanjunya, resiko terhadap demokrasi, akan terjadi arus balik dari demokrasi menuju tirani baru, serta apatisme terhadap demokrasi, dima ada kecenderungan melihat masa lalu .
Selain itu kata Rifai, resiko terhadap mada depan bangsa karena hasil yang tidak maksimal dari pemilu, dimana lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan, legitimasi politik dipertanyakan, serta melemahnya orientasi pemimpin pada pembangunan Negara hokum yang demokratis.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu kota Palu, Munirah, SH mengatakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Bawaslu tidak dapat menjangkau seluruh wilayah dalam melakukan pengawasan Pemilu, sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
Menurutnya, peran masyarakat dalam pengawasan di Pemilu maupun Pilkada sangat diperlukan untuk menciptakan Pemilu yang bersih dan melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.
Kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu kota Palu dihadiri oleh perwakilan tokoh masyarakat, pemuda, adat, dan perwakilan media di kota Palu.TIN
