MORUT, MERCUSUAR – Calon Bupati Morowali Utara (Morut) Jeffisa Putra Amrulah komentari kondisi listrik di Morowali Utara termasuk Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato, Sabtu (12/10/2024) sore.
Jeffisa, membahas soal listrik di Morut menyusul adanya pernyataan yang menyebut persoalan listrik adalah gawainya PLN dan pemerintah daerah hanya memfasilitasi lahan.
“Saya mau bilang begini, jangan kita bohongi masyarakat dengan kata-kata seperti itu,Jangan kita menafsirkan bahwa yang kita lakukan ini adalah janji yang tidak akan ditepati,” ujarnya.
Sebab kata dia, saat masa kepemimpinan Atripel sebagai Bupati Morut, pemda menggelontorkan anggaran Rp 9 miliar untuk pengadaan jaringan.
“Dari tiangnisasi sampai kabel untuk Soyojaya, nilainya itu Rp 9 miliar gunakan APBD bukan anggaran PLN,” tambahnya.
Jadi kata dia, ketika orang bilang bahwa pemerintah daerah tidak punya kewenangan terkait PLN, itu sangat mengherankan, sebab hal itu dilakukan di zaman Atripel dan bahkan Anwar Hafid.
“Itu jangan kita bohongi masyarakat dengan itu, bahwa perbaikan jaringan itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian ketika itu menjadi masalah tentang aset pemerintah daerah, ya sudah hibahkan aja ke PLN. toh masyarakatmu juga yang pakai, seperti itu,” tambahnya.
Sementara terkait generator set (genset) kata dia, Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato tidak dilewati menara sutet. Kedua kecamatan itu listriknya tentu mengandalkan genset dengan kapasitas 1 mega, sesuai kebutuhan daerah itu.
“Yang saya mau bilang bahwa kita menyepakati dengan masyarakat Bungku Utara dan Mamosalato, ketika masyarakat memberikan kepercayaan, maka kami pastikan Genset baru ada di kecamatan ini,” tegasnya.
Sehingga tidak bersoal lagi tentang pemadaman listrik yang kerap terjadi di setiap waktu, baik pagi siang dan malam.
Atas keresahan itu, dia menyampaikan pada masyarakat bahwa jika ada pemerintah daerah yang bilang PLN bukan urusannya pemerintah daerah terkait listrik, maka itu omong kosong.
Dia menyinggung soal Rahmansyah yang jabat Plt Bupati Morut selama 9 bulan, tapi bisa mengadakan mesin genset walaupun nilainya tinggi.
“Kita berani mengambil kebijakan itu. Saya bukan bilang mereka salah, tidak, tapi jangan bohongi masyarakat dengan kata-kata, jangan mengeluarkan statement kepada masyarakat yang seolah-olah masyarakat itu tidak paham apa-apa. Karena saya juga masyarakat, di zamannya Almarhum Atripel, zamannya Anwar Hafid, waktu itu kita lihat fasilitas itu difasilitasi oleh pemerintah daerah, kok ketika di zaman ini dibilang bukan gawean pemerintah daerah,” tambahnya.
Terkait hal ini, Jeffisa juga sudah berdiskusi panjang dengan pihak PLN, khususnya terkait jumlah keterwakilan anggaran pemda ke PLN.
Menurutnya, pemda juga perlu memberikan anggaran pada PLN, sehingga tak harus menunggu dari PLN pusa atau BUMN.
Anggaran itu bisa dijadikan dana hibah untuk operasional PLN, sehingga PLN akan semangat kerja.
“Maka mereka tidak berpikir tentang bagaimana mencari supaya tidak mati-mati lagi, mereka enak berpikir,” ujarnya.
Dia kembali menegaskan bahwa tiang listrik dari Kabupaten Poso sampai dengan Morowal Utara disepakati di zamannya Atripel sebagai bupati.
“Jadi jangan bodohi masyarakat dengan hasil diskusi A, diskusi B, kemudian kita mau bilang, lihat itu jaringan-jaringan kita jaringan tua. Eh 3 tahun hanya untuk anggaran Rp 19 miliar itu sedikit loh, kita punya APBD Rp 1,3 sampai dengan Rp 1,4 triliun, menggelontorkan Rp 20 miliar untuk masyarakat tidak berteriak lagi tentang mati lampu apakah salah? tidak kan,” tegasnya.*/TIN
