PALU, MERCUSUAR – Kisruh Partai Demokrat terus menjadi sorotan publik, utamanya soal Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara oleh kubu Moeldoko dan sejumlah oknum internal PD beberapa waktu lalu.
Rully Hadju merupakan salah seorang yang ikut dalam kepesertaan KLB Sibolangit mengemukakan dalam testimoninya mengaku bahwa KLB tersebut tidak menggambarkan sebuah gelaran kegiatan partai politik yang demokratis dan terkesan dipaksakan untuk dilaksanakan. Di mana peserta yang mengikuti KLB itu sebagian bukan dari internal Partai Demokrat.
“Seperti Pak Ketua sampaikan tadi tidak memenuhi 2 per 3 dari jumlah DPD maupun DPC,” tutur Rully di sekretariat kantor DPD PD Sulteng, Rabu (17/3/2021).
Yang kedua ungkap dia, dari hasil testimoni sejumlah peserta yang hadir di lokasi KLB diduga hanya sopir taksi. Jadi utusan atau Liaison officer (LO) yang diduga dari Jakarta untuk melakukan komunikasi di beberap provinsi tidak mendapatkan akses, karena cukup solid para Ketua DPD dan DPC di daerah.
“Terpaksa yang diberangkatkan itu sopir taksi yang mereka rental di daerah yang mereka kunjungi. Sampai di sana saya tanya ada KTAnya ndak, dan ternyata KTAnya ini diedit,” katanya.
Kartu Tanda Anggota (KTA) tersebut lanjut Rully, diedit dengan tanda tangan Ketua Umum (Ketum) PD Agus Harimurti Yudoyono (AHY), cuma yang membedakan bahwa itu bukan KTA online.
Di hadapan Ketua DPD PD Sulteng, Anwar Hafid, Rully menceritakan posisinya berangkat ke Sibolangit bukan sebagai peserta, tetapi karena ingin memantau, mencari tahu, dan memastikan tentang proses pelaksanaan KLB tersebut.
“Kartu yang dilekatkan ini, saya juga mau masuk, mau suka lihat situasi di dalam, kalau saya pantau tidak tertulis sebagaimana lazimnya peserta – peserta kongres atau KLB. Biasanya kan ada utusan,” jelas Rully.
Utusan yang dimaksud katanya, terdaftar sebagai peserta asal daerah perwakilan DPD maupun DPC. Misalnya peserta kongres dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) maupun peserta utusan DPD Sulteng. Dalam KLB itu tidak tercatat atau teridentifikasi dalam kartu tersebut asal daerahnya.
Dari situasi itu, menurut Rully sudah bisa dibaca dan analisa bahwa KLB itu tidak betul. Hanya kawan – kawannya khususnya dari Sulteng sudah terlanjut diiming – iming uang deng jumlah yang sangat besar.
“Cuma kan teman – teman terlanjut dihasratkan dengan iming – iming uang yang besar dan segala macam. Kalau jumlah Rp 130 juta. Itu iming – iming,” ungkapnya.
Kemudian Rully mengaku tidak menerima uang yang janjikan tersebut, lantaran dirinya bukan sebagai peserta KLB dan hanya meminjam kartu peserta supaya bisa masuk di arena kongres. Yang menjadi tanda tanya, kongres itu dilaksanakan tanpa kandidat terpilih. Ia mengatakan kegiatan itu dibuat dengan demokratis dengan mendorong Marzuki Alie dan Moeldoko untuk bertarung calon Ketum PD versi KLB.
“Baru itu kongres dilaksanakan tanpa kandidat terpilih. Jadi memang ini aksi akal – akal dibikin seolah – olah kesannya ini demokratis dikasi bertarung Pak Marzuki Alie dan MDL,” beber Rully.
Ia berpendapat bahwa KLB itu sudah disetting sejak lama. Menurutnya, itulah yang membedakan kongres di Deli Serdang dengan kongres Hotel Sultan Jakarta.BOB
