PALU, MERCUSUAR –Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat membahas rekomendasi dari rapat komisi dengan mitra kerja masing-masing, Kamis (8/9 2022) di ruang sidang utama DPRD Sulteng.
Rapat dipimpin Wakil Ketua III DPRD Sulteng Muharram Nurdin dan dihadiri Ketua Komisi I, Sri Indraningsih Lalusu, Ketua Komisi II, Yus Mangun, Wakil Ketua Komisi III Zainal Abidin Ishak, Ketua Komisi IV Alimuddin Pa’ada beserta sejumlah anggota
Kepala BPKAD Sulteng Bahran beserta pejabat lingkup Sekretariat DPRD dan OPD terkait hadir dalam rapat ini.
Muharram Nurdin mengemukakan rapat Banggar lanjutan ini membahas rekomendasi dari rapat komisi dengan mitra kerja masing-masing.
Adapun permohonan untuk penambahan anggaran dari Komisi I dan Komisi IV masing-masing bermohon anggaran senilai Rp 2,5 Milliar yang artinya kedua Komisi tersebut membutuhkan anggaran Rp5 Milliar
Bahkan kata Muharram, untuk penambahan anggaran untuk Tenaga Ahli (TA), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang akan menggelar Munas di Palu nilainya cukup fantastis sehingga perlu pembahasan dan pendampingan terutama soal mekanisme untuk pemberian seperti apa dan pertanggungjawabannya.
Penambahan anggaran senilai Rp100 juta untuk TA, dan HMI juga mendapatkan bantuan sebesar Rp15 Milliar.
“Karena baru kali ini mendapatkan bantuan sebesar itu, dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan,”katanya
Terkait penambahan anggaran Komisi I dan V sebesar Rp 2,5 miliar, Muharram Nurdin memberi kesempatan pada masing-masing Ketua Komisi untuk menjelaskannya.
Ketua Komisi I Sri Indra Ningsih Lalusu, program Satpol PP Sulteng, sarana-prasarana sangat terbatas selama ini mobil Damkar tidak pernah ada. Lalu unit Damkar di Satpol PP sarana penunjang bagi petugas Damkar sangat minim.
“Mereka bertugas hanya menggunakan dibawah standar yang diberlakukan seluruh Indonesia, selain itu info yang diberikan kepada kami bahwa OPD-OPD tidak semua menyediakan peralatan untuk antisipasi kebakaran. Tidak adanya pendidikan dan pelatihan rutin untuk petugas Damkar bahkan sebagian dilatih dengan otodidak karena tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut,”jelasnya
Karena itu diperlukan sosialisasi terkait pengantisipasian terhadap kebakaran kepada masyarakat luas.. paling tidak 2 kali dan sekaligus simulasi dan memerlukan anggaran senilai Rp250 Juta dikali 2 berarti Rp500 Juta.
Ia juga menyebutkan adanya kerancuan terhadap tenaga Honorer di Satpol PP. Bhwa seluruh petugas Satpol PP merupakan PNS namun memiliki 109 Honorer, pada ketentuan P3K jumlah 187 item bidang kerja tidak terdapat jenis pekerjaan Eks Pol PP ini.*/TIN
