Sampaikan Pokok Pikiran DPRD Sulteng 2024, Nilam Sari Ungkapkan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pasca Covid-19

  • Whatsapp
Ketua DPRD Sulteng Hj Nilam Sari Lawira saat menghadiri pembukaan Forum Perangkat Daerah dan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (Rakortekrenbang) Provinsi Sulteng Tahun 2024 di Hotel Best Western Plus Coco Palu, Senin (18/3/2024). FOTO : HUMAS DPRD SULTENG

PALU, MERCUSUAR – Ketua DPRD Sulteng Hj Nilam Sari Lawira saat menghadiri pembukaan Forum Perangkat Daerah dan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (Rakortekrenbang) Provinsi Sulteng Tahun 2024 di Hotel Best Western Plus Coco Palu, Senin 18 Maret 2024 mengungkapkan bahwa, perkembangan pembangunan di wilayah ini sempat terhenti akibat adanya runtutan bencana yang menimpa yakni bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi pada 28 september 2018 selanjutnya pandemic Covid-19 di awal tahun 2020. Kondisi itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Sulteng.

Pertumbuhan ekonomi Sulteng saat itu telah mengalami penurunan hingga 48,52 persen sehingga dampaknya cukup dirasakan bagi masyarakat di Sulteng.

Nilam menjelaskan, tahun 2023, terdapat tiga indikator kinerja pembangunan yang realisasinya melampaui target RPJMD Tahun 2021-2026. Pertama Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mencapai 11,91 persen melampaui target sebesar 6,56 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,66 poin melampaui target 69,87 poin, serta Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 106,33 poin melampaui target sebesar 103,58 poin.

LPE yang tinggi lebih banyak ditentukan oleh atraktivitas Kawasan Industri berbasis logam dasar di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, bukan didorong oleh atraktivitas multiplier effect belanja pembangunan berkualitas. Komponen IPM yang membuat Sulteng berada pada kategori tinggi didorong pendapatan perkapita disesuaikan atau Purchasing Power Parity (PPP) yang lagi-lagi ditunjang oleh pendapatan perkapita Kabupaten Morowali sebesar Rp500 juta per tahun dan pendapatan perkapita Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp100 juta per tahun.

Bukan oleh Dimensi Kesehatan dan Pendidikan sebagai indikator inklusivitas pembangunan. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3 persen pada Agustus 2022 menjadi 2,95 persen pada Agustus 2023 atau terjadi penurunan secara absolut dari 49,15 ribu jiwa penganggur menjadi 47,08 ribu penganggur menyisakan dominasi pengangguran lulusan SMK sebanyak 3.037 penganggur lulusan SMK atau 6,45 persen, dan pengangguran terdidik lulusan strata 1 mencapai 3,31 persen atau berjumlah 1.558 orang dan 1,62 persen atau berjumlah 762 orang lulusan Diploma I, II, III.

Sebaliknya, enam indikator ekonomi makro lainnya tidak tercapai yang berada di bawah target dalam RPJMD Sulteng Tahun 2021-2026. Keenam indikator tersebut adalah tingkat inflasi mencapai 2,97 persen, masih berada di atas target yakni 1,91 persen.

Persentase penduduk miskin meningkat dari 12,30 persen pada 2022 menjadi 12,41 persen pada 2023, walaupun angka kemiskinan ekstrim atau mereka yang berada pada persentil 60 ke bawah dalam desil 1 kategori sangat miskin menurun dari 3,02 persen di Tahun 2022 menjadi 1,44 persen di Tahun 2023.

Jadi yang menurun, bukan kemiskinan keseluruhan yang justru meningkat, tetapi kemiskinan ekstrim lah yang menurun.Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,95 yang masih berada di atas target RPJMD sebesar 2,84 persen. Distribusi Pendapatan yang ditunjukkan oleh Koefisien Gini mencapai 0,304 poin berada di atas target RPJMD sebesar 0,22 poin.*/TIN

Baca Juga