POSO, MERCUSUAR – Kunjungan kerja Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Komjen (Pol) Boy Rafli Amar di Kabupaten Poso diwarnai demo oleh ratusan warga yang tergabung dalam Forum Pembela Masyarakat Cinta Damai (FPMCD) Kabupaten Poso di depan Kantor Bupati, Rabu (12/8/2020).
Demo berlangsung saat rapat koordinasi Kepala BNPT bersama Bupati Poso, Darmin A Sighilipu yang didampingi sejumlah pejabat yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta sejumlah elemen mayarakat Poso seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Dalam orasinya, Ketua FPMCD Poso, Muhaimin Yunus Hadi antara lain mengatakan jika Kepolisian gagal dalam mencipatakan situasi kondisi keamanan yang lebih baik di tanah Poso.
Hal itu dibuktikan dengan kurang lebih 20 tahun operasi keamanan di Poso, namun sebagian masyarakat masih dilanda keresahan dan ketakutan dalam melakukan aktivitasnya.
Bahkan, kata Muhaimin, operasi yang tengah berjalan hingga hari ini, banyak menyebabkan jatuhnya korban dari masyarakat yang tidak bersalah.
Olehnya, dalam tuntutannya FPMCD antara lain menginginkan pihak TNI dapat mengambil alih operasi keamanan di Kabupaten Poso.
FPMCD juga berharap terkait peristiwa salah tembak yang telah menyebabkan jatuh korban pada masyarakat yang tidak bersalah dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
DITERIMA BUPATI
Usai orasinya, akhirnya sejumlah perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh Bupati Poso, Kolonel (Pur) Darmin A Sigilipu.
Dihadapan perwakilan masa aksi Bupati antara lain menyatakan bahwa yang menjadi keinginan masyarakat telah di akomodir Pemerintah Daerah dengan mengirim surat ke Presiden RI, agar masalah di Poso diselesaikan secara tuntas.
Dalam surat tersebut, kata Bupati, menegaskan agar TNI benar-benar dilibatkan dalam penanganan operasi keamanan di Poso.
“Surat tersebut ternyata mendapat respon positif oleh pihak Pemerintah Pusat, terbukti adanya pembentukan satuan tugas khusus. Satuan khusus ini sementara belum diterjunkan di Poso, karena sedang dalam kegiatan yang namanya pra tugas,” urai Bupati.
Ditambahkannya, jika tidak ada kendala satuan tugas khusus ini akan tiba di Poso tanggal 15 Agustus 2020 dan paling lambat akhir bulan Agustus 2020.
Bupati menyatakan bahwa pihaknya bersama sama elemen masyarakat Poso dalam pertemuannya dengan pihak BNPT memberikan waktu hingga tahun ini permasalahan keamanan di Poso harus sudah dapat dituntaskan. “Kalau tidak biarlah kami bersama masyarakat untuk bergerak, jika negara tidak bisa hadir dalam masalah ini,” tuturnya. ULY
