POSO, MERCUSUAR – Jika di sejumlah daerah saat ini terjadi kenaikan pembayaran penerangan jalan umum (PJU) dan bahkan terjadi tunggak bayar kepada pihak PLN, justru Pemerintah Kabupaten Poso melalui Dinas Perhubungan berhasil melakukan efisiensi anggaran terkait besaran pembayaran (PJU) kepada pihak PLN. Prestasi besar ini tidak terlepas dari kerja keras jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Poso yang selama ini secara intens melakukan pendataan, terkait jumlah PJU yang berada di wilayah Kabupaten Poso.
“Selain itu, dilakukan juga tertib pendataan terkait jumlah titik lampu yang aktif serta tidak,” jelas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Poso, Oktovianus Lebang, usai mengikuti kegiatan serah terima kendaraan scar life oleh Bupati Poso Darmin A. Sigilipu, Selasa (25/8/2020).
Dari hasil tertib pendataan tersebut kata Okto, pemeintah daerah mampu menurunkan angka pembayaran PJU hingga mencapai Rp3,6 milyar.
Padahal kata Okto, selama ini pihak pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya PJU yang besarannya mencapai Rp 9,2 milyar pertahun, hanya untuk pembayaran PJU yang berada di wilayah kabupaten Poso. Dengan adanya tertib data terkait jumlah real keberadaan titik lampu jalan, pihak Pemda Poso untuk tahun 2020 ini hanya membayar PJU kurang lebih Rp 2 milyar.
“Dalam melaksanakan kegiatan pendataan ini, pihak dinas juga melibatkan pihak PLN, sehingga pendataan di lapangan dapat berjalan secara sinergi,” urai Oktovianus Lebang.
Ditambahkan Okto, pihaknya berkeyakinan kedepan pembayaran PJU bisa ditekan lagi, dengan adanya inovasi yang akan dilakukan berupa, menggantikan mata lampu yang selama ini digunakan jenis mercuri dan akan digantikan dengan mata lampu jenis LED.
“Jenis lampu LED ini diketahui sangat hemat energy listrik. Olehya semua PJU nantinya akan kita gantikan dengan jenis ini,” pungkasnya. ULY
