POSO, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso angkat bicara terkait gonjang ganjing pembangunan RSUD Poso baru, yang berlokasi di Desa Maliwuko Kecamatan Lage.
Bupati Poso, Verna Inkiriwang melalui Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Poso, Heningsih Tampai mengatakan bahwa pembangunan RSUD Poso yang baru, merupakan implementasi dari 3 Program Unggulan Pembangunan Daerah dari 7 Program Unggulan lainnya, yakni Poso Sehat, Poso Pintar dan Poso Sejahtera.
“Mewujudkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Menuju Poso Sehat merupakan salah satu bentuk implementasi pencapaian misi Ke-2, dan Program Ungggulan Poso Sehat adalah melalui pembangunan Baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Poso,” ujar Heningsih kepada wartawan, Minggu (16/6/2024).
Menurutnya, pembangunan RSUD Poso yang baru terwujud atas kebutuhan daerah, yang baru bisa diwujudkan pada masa pemerintahan dr. Verna Inkiriwang sebagai Bupati.
“Namun Pemerintah Daerah tetap memerhatikan kemampuan anggaran daerah, yang disetujui Kementerian Keuangan Republik Indonesia,” papar Heningsih.
Keinginan Pemkab Poso untuk memiliki rumah sakit yang baru, lanjutnya, juga mendapatkan dukungan dan respons positif dari Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura, yang memberikan hibah tanah untuk pembangunan RSUD baru di Desa Maliwuko.
Heningsih menjelaskan beberapa hal yang menjadi pertimbangan Pemkab Poso, adalah usulan pembangunan RSUD Poso tersebut bukan baru pada periode pemerintahan kali ini, namun sudah ada sejak lama.
“Hal ini juga merupakan pokok-pokok pikiran DPRD, hasil pemandangan umum dan pendapat fraksi DPRD Kabupaten Poso 3 periode. RSUD Poso dibangun sejak tahun 1928 atau sudah berumur mencapai 96 tahun. Sudah tidak layak, sehingga pembangunan atau pengembangan bersifat tambal sulam. Sudah tidak bisa dikembangkan sesuai kebutuhan layanan rumah sakit, sehingga direkomendasikan untuk pembangunan RSUD Baru oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,” jelasnya.
Selain itu, master plan pengembangan RSUD yang lama tidak terencana dan tidak tertata dengan baik. Izin operasional untuk pelayanan cuci darah tidak dapat dikeluarkan, karena tidak terdapat lahan kosong untuk pembangunan gedung pelayanan cuci darah.
Ditambah lagi, bantuan pengadaan insenerator yang bersumber dari KementerIan PUPR tidak dapat dilaksanakan, yang diakibatkan lahan untuk pembangunan lokasi insenerator sudah tidak memadai. Ketinggian cerobong insenerator tidak lebih tinggi dari bangunan di sekitarnya.
“Hal-hal itu yang akhirnya membuat Pemkab Poso memutuskan untuk menghadirkan rumah sakit umum yang baru, yang lebih representatif bagi masyarakat Kabupaten Poso,” tegasnya.
Heningsih menyebut sumber pembiayaan pembangunan RSUD Poso adalah dari pembiayaan pinjaman daerah pada PT , yang merupakan institusi terpercaya dengan dukungan kuat dan didirikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan, dan lembaga privat pertama di Asia Tenggara yang terakreditasi oleh Green Climate Fund (GCF), untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), mendukung percepatan pembangunan di Indonesia dan daerah, dengan harapan Pemda mampu melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan berpotensi meningkatkan PAD.
“Terkait pinjaman daerah untuk pembangunan RSUD, bukan hanya Kabupaten Poso saja yang melakukannya,” tambahnya.
Ia juga memastikan, pekan depan setelah libur Iduladha, uang muka pembangunan rumah sakit sudah akan dicairkan ke rekanan. Sehingga dengan demikian pekerjaan pembangunan RSUD yang baru sudah akan dimulai. ULY
