Ratusan Mahasiswa Poso, Kecam Penundaan Pemilu dan Kenaikan Harga Sembako

  • Whatsapp
MAHASISWA-7c7f47d2
FOTO: Ratusan massa aksi saat memasuki halaman Gedung DPRD Poso. FOTO: IST

POSO, MERCUSUAR– Ratusan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Perjuangan Rakyat Kabupaten Poso, Sulteng, menggelar aksi demo, Senin (11/4/2022).  Aksi yang digelar di depan kantor Bupati dan DPRD Poso itu, mengecam rencana pemerintah pusat terkait penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. 

Massa aksi yang terdiri dari gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan sejumlah organisasi eksternal kampus itu, juga menyerukan tentang kenaikan harga sembilan bahan pokok dan kenaikan bahan bakar minyak oleh pemerintah, yang sangat membebani masyarakat.

Berita Terkait

Pilihan Redaksi :  Ratusan Bidan dan Dokter di Parmout Belum Terima Gaji

Sambil membawa sapnduk dan pamflet, massa aksi melakukan long march dengan titik kumpul Kampus Universitas Sintuwu Maroso (Unsimar) Poso lau bergerak menuju ruas jalan Pulau Sumatera, kemudian  Jalan Pulau Sulawesi (jalur dua), menuju Kantor Bupati Poso yang terletak di jalan Pulau Timor. Aksi massa kemudian berakhir di Gedung DPRD Poso di Jalan Pulau Buru. 

Saat berada di depan kantor Bupati Poso, massa melakukan aksi orasi singkat mempertanyakan kenaikan harga bahan pokok serta wacana penundaan Pemilu dan tiga periode masa jabatan presiden. 

Setibanya di depan kantor DPRD Poso, massa mendapat blokade dari aparat keamanan yang berjaga di pintu masuk. Sempat bersitegang dengan aparat, karena massa hendak memaksa masuk ke Gedung DPRD Poso. Namun setelah dilakukan negosiasi , massa kemudian diizinkan masuk dan disambut Ketua DPRD Poso, Sesi Kristina Mapeda, bersama sejumlah anggota dewan.

Pilihan Redaksi :  Mahasiswa SPI UIN Datokarama Palu,  Teliti Tinggalan Sejarah Kota Tua Donggala

Di depan massa aksi, Ketua DPRD Poso, Sesi KD Mapeda, menyambut kedatangan mahasiswa dengan tangan terbuka, Bahkan menurutnya, apa yang menjadi aspirasi mahasiswa, juga merupakan kegelisahan anggota DPRD Poso selama ini. 

“DPRD Poso juga tidak setuju dengan langkah-langkah inkonstitusional, termasuk dengan kenaikan harga sembako dan BBM. Karena itu kami menghimbau untuk sama sama berjuang melalui kapasitas dan jalur masing masing,” tegasnya.

Sementara dari hasil pertemuan tersebut, DPRD Poso mengaku akan menindaklanjuti dengan meneruskan aspirasi mahasiswa ke tingkat pusat. 

Aksi unjuk rasa berjalan aman dan lancar dengan pengawalan ketat sekitar 150 aparat kepolisian yang dipimpin langsung Kapolres Poso AKBP. Rentrix Riyaldi Yusuf. ULY

Pilihan Redaksi :  Ratusan Bidan dan Dokter di Parmout Belum Terima Gaji

 

Baca Juga