POSO, MERCUSUAR – Ribuan warga muslim di Kabupaten Poso yang tergabung dalam Solidaritas Umat Islam Bela Palestina Kabupaten Poso, menggelar aksi damai mengutuk agresi militer Israel ke Palestina, Rabu (19/5/2021). Aksi tersebut digelar di depan kantor bupati dan di kantor DPRD Kabupaten Poso.
Dengan berjalan kaki, massa aksi mendatangi Kantor Bupati Poso dan diterima Wakil Bupati, Yasin Mangun. Dalam orasinya, Yasin mengatakan, jika Pemkab Poso saat ini menerima semua aspirasi dari seluruh warga kabupaten Poso, dan akan menyampaikannya ke tingkat yang lebih tinggi.
“Pada dasarnya kami terima semua aspirasi baik dari umat muslim dan umat lainnya. Namun hal ini, jangan mengorbankan Kabupaten Poso. Kami minta selalu jaga harmonisasi dan kebersamaan dalam perbedaan untuk Poso ke depan,” tegasnya.
Pada kesempatan itu juga Wabup menyatakan, Pemkab Poso berpendirian sama dengan pemerintah RI, yaitu mengutuk dan mengecam agresi militer Israel ke tanah Palestina.
“Pemkab Poso mendesak Dewan Kehormatan PBB, agar secepatnya mengadakan rapat dan mengeluarkan rekomendasi mengakui adanya negara Palestina,” tegas Yasin.
Sebelum massa melanjutkan aksinya di gedung DPRD Kabupaten Poso, Sugianto Kaimudin yang merupakan salah satu dari orator aksi bela Palestina, meminta koordinator umum membacakan 5 butir tuntutan Solidaritas umat Islam Poso bela Palestina sebelum diserahkan kepada Wabup Poso, Yasin Mangun.
Kelima butir tuntutan tersebut adalah, umat Islam Poso mengutuk dengan keras segala bentuk kekerasan, penyerangan dan pembunuhan masyarakat sipil di Palestina. Mendukung secara terbuka kemerdekaan Palestina. Meminta kepada pemerintah republik Indonesia untuk menyatakan sikap mendukung dan keberpihakan atas Palestina melalui media televisi nasional.
Pemkab Poso juga diharapkan mengeluarkan penyataan sikap mengecam agresi militer Israel ke Palestina. Serta DPRD Poso harus menunjuk beberapa perwakilan untuk mengawal tuntutan ini agar sampai ke Presiden RI, Jokowi.
Menurut Sugianto, pertikaian yang terjadi antara kedua negara terus terjadi karena Palestina tidak kunjung diterima sebagai negara yang merdeka dan berdaulat oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). ULY
