PALU, MERCUSUAR – Pemerintah bersama masyarakat harus bangkit pascabencana gempa, tsunami dan Likuefaksi pada 28 september 2018 lalu. Hal tersebut dimulai dari mental, yakni bagaimana kita menerima, menanggapi dan menjalani kondisi saat ini.
Demikian dikatakan Bupati Sigi, Moh Irwan Lapatta saat menghadiri dan menjadi narasumber dialog kebijakan bertema ‘Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dalam Penanggulangan Bencana Alam yang Responsif Gender dan Berbasis Hak Korban’ yang diselenggarakan Yayasan Sikola Mombine di Sekretariat Forum Warga Korban Likuefaksi Petobo, Sabtu (26/1/2019).
Demikian rilis yang diterima wartawan Media ini dari Bagian Humas Pemkab Sigi, Sabtu (26/1/2019) malam.
Staf Ahli Gubernur Sulteng Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Hj Siti Norma Mardjanu mengatakan Pemkab Sigi dinilai sangat proaktif dalam penanganan maupun pemulihan pascabencana tersebut.
Hal itu sebagai wujud bahwa negara dan pemerintah terus hadir ditengah-tengah masyarakat.
Ketua Pansus P3B Pasigala DPRD Sulteng, Yahdi Basma mengatakan awal untuk bangkit, pemerintah maupun masyarakat harus memiliki pandangan dan perspektif yang sama dan tidak saling menyalahkan.
Pengamat Kebencanaan, Drs Abdullah MT menyampaikan terkait penetapan peta zonasi dan penerapannya di lapangan, pemerintah harus tegas dan masyarakat harus taat. AJI/*
