SIGI, MERCUSUAR – Bukan sekadar kumpul-kumpul, media gathering yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah di Tridea Hills, Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Selasa (15/7/2025), jadi momen penting buat saling berbagi cerita antara jajaran Kemenkumham dan insan media.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Rakhmat Renaldi, membuka pertemuan dengan menjelaskan bahwa saat ini kementerian yang ia pimpin sudah mengalami perubahan struktur cukup besar. Setelah reorganisasi, kini Kemenkumham terdiri dari satu kementerian koordinator dan tiga kementerian pelaksana yang masing-masing fokus pada urusan hukum, hak asasi manusia, serta imigrasi dan pemasyarakatan.
Perubahan ini juga berimbas ke daerah. Di Sulawesi Tengah, tugas dan fungsi kantor wilayah jadi makin luas. Mulai dari layanan hukum, pendampingan pembuatan perda, sampai urusan penyuluhan hukum dan pengawasan regulasi daerah, semua dijalankan dengan semangat baru.
Rakhmat juga menyampaikan, dalam setengah tahun terakhir, timnya sudah menyelesaikan ribuan layanan administrasi hukum. Salah satu yang paling mencolok adalah layanan apostille yang jumlahnya tembus lebih dari 74 ribu dokumen. Belum lagi layanan untuk pendirian PT, koperasi, yayasan, hingga permohonan kekayaan intelektual seperti merek dagang dan hak cipta. Di layanan ini, Sulteng bahkan diganjar penghargaan nasional karena dinilai paling responsif dan aktif di bidang kekayaan intelektual.
Tak cuma itu, Sulteng juga jadi salah satu provinsi paling cepat menuntaskan program nasional Koperasi Merah Putih. Dari target 80.000 koperasi secara nasional, Sulteng menyumbang 1.981 koperasi dan berhasil menyelesaikan 100 persen target lebih cepat dari daerah lain.
Dari sisi publikasi, Kanwil Kemenkum Sulteng juga bisa dibilang paling aktif di Indonesia. Selama Januari sampai Mei 2025 saja, mereka sudah menghasilkan 1.346 publikasi di berbagai platform media dan akun resmi kementerian. Hal ini bikin Sulteng jadi kantor wilayah dengan eksposur tertinggi secara nasional.
“Kami sangat menyadari bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara tidak muncul begitu saja. Media berperan besar dalam membentuk persepsi publik. Ketika kerja-kerja kami disampaikan secara utuh dan jujur oleh media, itu membantu masyarakat melihat bahwa negara hadir melalui layanan yang nyata,” ujar Rakhmat.
Ia menambahkan, sinergi dengan media bukan cuma soal ekspos, tapi juga soal mendengarkan. Menurutnya, masukan, kritik, dan persepsi masyarakat yang muncul dari pemberitaan bisa jadi cermin untuk terus memperbaiki diri.
Menanggapi pentingnya mengukur persepsi publik, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (P3H), Sofian, menyambut positif ide untuk menjaring dan membaca persepsi masyarakat terhadap Kanwil.
“Ini menarik, dan sangat mungkin untuk dikembangkan. Kami melihatnya sebagai peluang untuk memperkuat hubungan antara lembaga dan masyarakat. Jadi, bukan hanya publikasi satu arah, tapi ada umpan balik yang jelas dari publik,” kata Sofian.
Media gathering ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan Kanwil, termasuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Nur Ainun, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Wahab Marawali, yang mendampingi langsung Kakanwil selama diskusi berlangsung.
Dari sisi anggaran, Kemenkum Sulteng menunjukkan kinerja yang solid. Dari total pagu sebesar Rp15,3 miliar di tahun 2025, sudah terealisasi 50,7 persen hingga pertengahan tahun, dengan nilai kinerja anggaran (IKPA) mencapai 97,14. Angka ini menempatkan mereka sebagai salah satu satuan kerja dengan pelaksanaan anggaran terbaik di Indonesia.
Media gathering kali ini tidak hanya menyampaikan laporan kinerja, tapi juga membuka ruang refleksi dan diskusi tentang bagaimana lembaga negara bisa terus membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi dan kolaborasi yang lebih bermakna dengan media. JEF
