SIGI, MERCUSUAR – Komisi III DPRD Kabupaten Sigi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Sigi, di ruang sidang utama DPRD Sigi, Rabu (21/1/2026).
RDP yang berlangsung, Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota itu dipimpin, Herman Latabe dari Fraksi PBB. Rapat turut dihadiri anggota Komisi III lainnya, yakni Smar (Fraksi Golkar), Irma Haflianty Yangka (Fraksi NasDem), serta Azhar H. Nontji (Fraksi Bintang Bangsa/PKB).
Rapat tersebut merupakan hari kedua Komisi III melakukan pembahasan bersama OPD mitra kerja. Pada hari kedua, Komisi III melakukan RDP dengan tiga OPD, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Dinas Perhubungan. Selain itu, rapat juga melibatkan Bagian Perlengkapan Umum dan Bagian Administrasi Pembangunan.
“Sebelumnya, kami juga sudah melaksanakan RDP bersama Dinas PUPR dan Bapperida. Jadi ini rangkaian evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan perencanaan OPD mitra Komisi III,” kata Ketua Komisi III DPRD Sigi, Herman Latabe.
Dari pemaparan Diskominfo, Komisi III DPRD Sigi memeroleh informasi terkait adanya bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulteng yang akan masuk pada tahun 2026. Bantuan tersebut berupa sekitar 15 titik program penanganan blank spot jaringan internet yang masuk dalam program Berani Berdering.
Komisi III mendorong Diskominfo Kabupaten Sigi untuk segera membangun sistem satu data daerah. Menurut Herman, keberadaan data yang terintegrasi sangat penting agar potensi Kabupaten Sigi dapat diakses dengan mudah, termasuk oleh pihak luar yang ingin berinvestasi.
Selain itu, Komisi III juga meminta Diskominfo menyediakan layanan aduan masyarakat melalui media sosial maupun platform digital lainnya. Layanan tersebut diharapkan menjadi pusat informasi yang terintegrasi dengan seluruh OPD di Kabupaten Sigi.
“Supaya ketika ada pertanyaan atau aduan dari masyarakat, itu langsung ditindaklanjuti dan dijawab oleh OPD yang berkompeten. Dengan begitu, informasi tidak simpang siur,” ujar Herman.
Sementara itu, dalam pembahasan bersama Dinas Perhubungan, Komisi III menyoroti optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi parkir. Herman mendorong agar seluruh potensi parkir dapat dikelola secara maksimal, baik di kawasan wisata, parkir tepi jalan, hingga kawasan pelabuhan, termasuk Pelabuhan Lindu.
“Tadi juga disampaikan ada beberapa kapal penyeberangan yang sampai hari ini belum bisa dioperasikan karena mengalami kerusakan. Kami akan terus mendorong agar dilakukan perbaikan, mengingat kebutuhan masyarakat terhadap armada penyeberangan, khususnya rute Tomato–Olu, masih sangat tinggi,” tutur Herman.
Pada pembahasan Bagian Perlengkapan Umum, Komisi III menerima informasi terkait efisiensi anggaran kesekretariatan yang cukup signifikan. Jika pada tahun sebelumnya anggaran berada di kisaran Rp7 miliar, maka pada tahun ini hanya sekitar Rp3 miliar lebih.
“Ini merupakan bagian dari komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam melakukan efisiensi. Salah satunya dengan meniadakan perjalanan dinas untuk eselon IV serta mengurangi kegiatan rapat,” kata Herman.
Ia menegaskan, langkah efisiensi tersebut dilakukan karena kondisi Transfer ke Daerah (TKD) tahun ini tidak sama dengan tahun sebelumnya, sehingga diperlukan penyesuaian anggaran secara realistis.
Sementara pada Bagian Administrasi Pembangunan, Komisi III menilai fungsi evaluasi terhadap perencanaan dan serapan anggaran OPD sudah berjalan cukup baik. Bahkan, berdasarkan penilaian pemerintah provinsi, Kabupaten Sigi menempati peringkat keempat di Sulteng dalam hal perencanaan dan realisasi anggaran, dengan kategori baik.
Ke depan, Herman menegaskan komitmen Komisi III untuk mendorong program-program OPD yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas pembangunan daerah.
“Kalau program itu betul-betul menyentuh masyarakat dan menjadi kebutuhan prioritas, maka menjadi kewajiban kami sebagai mitra OPD untuk mendorong penganggarannya,” tegas Herman.
Dalam RDP sebelumnya bersama Bapperida, Komisi III juga meminta dilakukan perombakan besar dalam pola perencanaan pembangunan daerah. Herman menekankan agar perencanaan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, dengan prinsip uang mengikuti program, bukan sebaliknya.
“Yang dilihat pertama itu uangnya berapa, kemudian disesuaikan dengan skala prioritas. Program yang benar-benar penting itulah yang dianggarkan,” tegasnya.
Terkait Dinas PUPR, Komisi III turut menyoroti upaya peningkatan kualitas jalan, baik jalan kabupaten maupun jalan desa. Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya perencanaan irigasi pada program cetak sawah baru.
“Percuma cetak sawah baru kalau tidak diikuti dengan perencanaan irigasi. Maka sejak awal, berapa luas sawah yang dicetak, irigasinya juga harus sudah dipersiapkan,” tegas Herman lagi.
Anggota Komisi III DPRD Sigi, Irma Haflianty Yangka menambahkan bahwa dalam RDP bersama Dinas PUPR juga dibahas program pembangunan jembatan penyeberangan yang diprioritaskan bagi kepentingan anak sekolah.
“Jembatan yang diprioritaskan adalah jembatan penyeberangan di desa-desa yang benar-benar dibutuhkan dan banyak digunakan oleh anak sekolah,” tekan Irma. */AJI
