SIGI, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi melanjutkan rangkaian kunjungan kerja (kunker) Bupati dan Wakil Bupati, dengan menggelar Rapat Kerja Pemerintah Daerah di Balai Desa Palamaki Kecamatan Kulawi Selatan, Jumat (6/2/2026).
Rapat kerja dipimpin langsung oleh Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae didampingi Wakil Bupati, Samuel Yansen Pongi, serta dihadiri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sigi, Minhar Tjeho, Ketua TP-PKK Sigi, Siti Halwiah, Staf Ahli PKK, Roro Istanti Pongi, sejumlah anggota DPRD, para kepala OPD, unsur Forkopimcam, Camat, Kepala Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh pendidik, dan tokoh masyarakat se-Kulawi Selatan.
Rizal Intjenae mengatakan fokus utama pemerintahan saat ini bukanlah pembangunan fisik yang bersifat seremonial, melainkan penguatan pelayanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
“Tidak ada artinya membangun bangunan megah jika di sekitar kita masih ada warga yang kesulitan makan, air bersih, atau layanan kesehatan. Itu berarti kita gagal sebagai pemerintah,” tegas Rizal.
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja dengan komitmen yang sama dan tidak menjadikan jabatan sebagai alat pencitraan. Rizal menyebut akan menugaskan OPD sebagai koordinator dan pengawas program lintas sektor di setiap kecamatan, guna memastikan program pemerintah berjalan efektif dan terkontrol.
Pada sektor pendidikan, Rizal menegaskan tidak boleh ada satupun anak di Sigi yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi. Pemerintah daerah, kata dia, telah menyiapkan dukungan pembiayaan, termasuk penyediaan seragam sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu mulai dari PAUD hingga SMP.
Sementara di bidang kesehatan, Rizal memastikan seluruh masyarakat harus mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi. Program pemeriksaan kesehatan gratis dan jaminan pengobatan bagi warga miskin diminta berjalan maksimal hingga tingkat desa, dengan dukungan SOP yang memudahkan akses layanan, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Rizal juga menyoroti penanganan stunting yang harus dilakukan secara terbuka dan terintegrasi. Ia menegaskan stunting bukan aib, melainkan persoalan bersama yang harus ditangani melalui penguatan peran posyandu, kader kesehatan, dan pemerintah desa.
“Jangan takut melaporkan kondisi sebenarnya. Tugas pemerintah adalah hadir, memberi solusi, dan memastikan generasi kita tumbuh sehat dan cerdas,” ujarnya.
Selain itu, Rizal meminta Kepala Desa untuk memberi perhatian serius pada aspek kebersihan lingkungan. Pemkab Sigi akan melakukan penilaian dan publikasi desa terbersih, serta desa dengan tingkat kebersihan terendah, sebagai bagian dari upaya membangun budaya hidup bersih dan sehat. AJI
