SIGI, MERCUSUAR – Sistem Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk membantu peningkatan kinerja pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat.
Saat ini SIPBM telah diintegrasikan kedalam sistem perencanaan pembangunan desa sebagai respon strategis atas lahirnya UU Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dengan cara itu, SIPBM diharapkan mampu menjadi salah satu sumber utama sekaligus memperkuat kualitas sistem perencanaan pembangunan desa.
Demikian sambutan Bupati Sigi yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesramas Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Sigi, Andi Ilham saat membuka advokasi Perencanaan Pendidikan Berbasis Data (PPBD) dan launching Gerakan Kembali Bersekolah yang diinisiasi Unicef Indonesia dan Yayasan Karampuang di Kampung Nelayan Palu, Rabu (23/12/2020).
Dijelaskannya, pelibatan masyarakat dalam proses pengumpulan data, rekonfirmasi data, penyusunan rencana aksi hasil pendataan, pelaksanaan rencana aksi dan perbaruan data merupakan kemutlakan dalam SIPBM.
“SIPBM disebut pula sebagai pendataan berbasis aksi. Data bersumber dari masyarakat yang dilakukan secara sensus dengan unit analisis keluarga, dikumpulkan oleh masyarakat lokal yang mendiami satuan wilayah administratif tertentu dan datanya dimanfaatkan untuk pembangunan masyarakat,” jelas Asisten I pada kegiatan yang turut dihadiri Konsultan Unicef Bidang Pendidikan, Zakir Akbar dan Direktur Eksekutif Yayasan Karampuang, Ija Syahruni.
Lanjutnya, SIPBM ditujukan untuk membangun pangkalan pembangunan dan kemandirian masyarakat guna menuntaskan dan mencari solusi pembangunan di wilayahnya.
Salah satu data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan SIPBM terkait kondisi pendidikan yang ada di desa, baik mengenai ketersediaan, akses masyarakat terhadap lembaga pendidikan, jumlah anak usia sekolah yang masih menempuh pendidikan formal dan non formal maupun jumlah anak usia sekolah yang tidak lagi menempuh pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan (putus sekolah).
Data tersebut menjadi sangat penting, katanya, karena akan menjadi bahan dan informasi mengenai program-program pendidikan yang telah dilaksanakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya, apakah telah sejalan dengan tujuan yang diharapkan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Melalui data tersebut akan menjadi masukan bagi pemerintah maupun lembaga pendidikan baik formal maupun non formal, untuk berupaya dan berusaha agar semua anak usia sekolah yang mengalami putus sekolah baik yang disebabkan oleh faktor ekonomi maupun faktor lainnya dapat kembali bersekolah,” ujarnya. AJI
