SIGI, MERCUSUAR – Lebih dari lima puluh penyandang disabilitas berkumpul di aula kantor Bupati Kabupaten Sigi tadi pagi (10/12/25) guna memperingati Hari Disabilitas Internasional yang setiap tahunnya dirayakan pada 3 Desember.
Mereka berasal dari berbagai desa dengan latar gender dan situasi kondisi juga organisasi penyandang disabilitas yang beragam. Beberapa diantaranya berasal dari desa pedalaman kabupaten Sigi seperti Kec. Pipikoro.
Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi dalam sambutannya di peringatan HDI mengatakan HDI adalah momen penting untuk merenungkan makna kesetaraan dan keberagamaan yang lebih adil dan inklusif.
Samuel juga menyatakan permintaan maaf kepada Penyandang Disabilitas terkait masih minimnya perhatian pemerintah daerah baik dari sisi ruang, fasilitas dan keterlibatan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Hal ini menurut Samuel dikarenakan minimnya keterbatasan anggaran hingga membuat fasilitas dan pembangunan sigi masih jauh dari kata ramah disabilitas.
“Bukan kami tidak ramah (Pemda) tetapi karena minimnya anggaran sehingga Pemda tidak bisa leluasa,” ujarnya
Dia berharap ke depan, anggaran bagi penyandang disabilitas tersedia dan meminta KARSA Institute sebagai pihak yang bekerjasama, untuk turut membantu mendampingi pemerintah agar komitmen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang ramah disabilitas bisa secepatnya terlaksana.
Rahmat Saleh, Ketua Dewan Pengawas KARSA Institute mengatakan, peringatan HDI kali ini adalah momentum bagi kabupaten Sigi berkomitmen terhadap setiap warganya sebagai bagian dari wilayah yang ramah dan inklusif.
“Komitmen ini sangat penting terlepas dari perbedaan agama, suku, warna kulit bahkan kondisi fisiknya. Mereka haruslah memiliki ruang dan partisipasi yang sama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.
Dia juga bilang, saat ini Sigi sudah menunjukkan komitmennya melalui payung hukum PERDA, PERBUP dan RAD tentang Pengakuan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Terdampak Kusta.
Rahmat Saleh juga mengungkapkan apresiasi yang tinggi terhadap inisiatif pemerintah terutama pemerintah desa di wilayah pedalaman seperti desa Banasu di Kec. Pipikoro telah mempelopori dan menyediakan program desa termasuk penyediaan akses dan menerapkan pembangunan desa ramah Disabilitas.
“Desa Peana bahkan punya PERDES tentang penghormatan kepada saudara kita penyandang Disabilitas. Ini menunjukkan bahwa perpekstif dan pengetahuan serta keberpihakan mereka meski berada di remote area,” ujarnya.
Kabupaten Sigi adalah wilayah ketiga di Sulteng yang berkomitmen terhadap mereka yang berkebutuhan khusus. Terbitnya payung hukum bagi Penyandang Disabilitas dan Terdampak Kusta di Kabupatenm Hijau ini tidak terlepas dari kerjasama yang dibangun antara Pemerintah Kabupaten Sigi dengan KARSA Institute melalui program ESTUNGKARA (Pendampingan MHA).
Ayub, wakil ketua PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Kab. Sigi berharap momentum Hari Disabilitas kali ini menjadi momentum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sigi lebih inklusi dalam penanganan, perlindungan dan pengakuan bagi kelompok mereka.
“Pemda mendorong keterlibatan teman-teman penyandang disabilitas dalam berbagai agenda kegiatan baik desa, kecamatan dan kabupaten,” ujar Ayub.
Dia juga berharap pemerintah dan KARSA Institute memfasilitasi Rumah Singgah dan mobiler bagi penyandang Disabilitas yang kesulitan karena jarak yang jauh ketika membutuhkan penanganan medis tertentu.
Peringatan HDI yang melibatkan dua program KARSA Institute yaitu Program BEN (Building Effective Network) dan Program ESTUNGKARA di Aula Kantor Bupati Sigi ini ditutup dengan penyerahan bantuan berupa alat bantu dan sembako juga alat tulis kepada para penyandang disabilitas. */JEF
