SISI, MERCUSUAR – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sigi Tahun 2020 dinilai agak berat, mengingat tahun 2020 Sigi akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati (Wabup).
Demikian dikatakan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sigi Muh Basir Lainga pada wartawan media ini usai rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sigi Tahun 2020, Senin (15/7/2019).
Menurutnya, APBD Sigi tahun 2020 sebagian akan digunakan untuk Pilkada, dimana alokasi anggaran awal yang diusulkan KPU, Bawaslu dan pihak keamanan sebesar Rp60 milyar lebih.
Namun, kata Sekkab, usulan itu akan diskusikan lebih lanjut bersama Badan Anggaran (Banggar) Dekab Sigi, Tim Panitia Anggaran Daerah (TPAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, nanti bersama-sama dibicarakan dengan pelaksana Pilkada.
“Karena memang sangat beda pelaksanaan Pilkada ini, mungkin kita ada pengurangan TPS (tempat pemungutan suara), serta pembiayaannya juga ada yang berasal dari Provinsi Sulteng. Ini nanti yang akan dibahas lebih lanjut,” jelas Sekkab.
Dikatakan Sekkab, tahun terakhir kepemimpinan Bupati, Moh Irwan Lapatta dan Wabup, Paulina, seharusnya porsi anggaran untuk merealisasikan visi misi Pemkab Sigi, tetapi anggaran ternyata cukup besar dialokasikan ke Pilkada.
Selain itu, Sigi juga termasuk daerah yang terdampak bencana gempa dan likuefaksi 28 September 2018 lalu, sehingga banyak menyerap anggaran.
Dicontohkan Sekkab, salah satu visi misi Pemkab Sigi adalah di sektor pertanian, hingga pemkab banyak membantu handtraktor dan bibit. Namun setelah gempa sebagian handraktor tidak bisa difungsikan, karena faktor lahan pertanian, faktor tidak ada air dan bergelombang.
“Jadi ini tantangan luar biasa, termasuk pembinaan UMKM yang kita latih ke Malindo, balik dari pelatihan mereka sudah luar biasa progresnya, ternyata bencana gempa banyak berpengaruh,” jelas Sekkab.
Dalam kondisi yang luar biasa itu, sambungnya, kita harus prihatin. Sebab dalam membahas KUA PPAS, cukup banyak masukan program dalam proses perencanaan dibawah. “Sebenarnya kita berkeinginan sebanyak mungkin program juga kita serap dan biayai, tapi karena keterbatasan anggaran, ya kita harus memilah program apa yang menjadi prioritas,” tutup Sekkab. AJI
