SIGI, MERCUSUAR – Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekkab) Sigi, Muh Basir, didampingi Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Sigi, Syafrudin, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian, bersama Kemenpan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara virtual, bertempat di Aula Kantor Bupati Sigi sementara, Kamis (21/7/2022). Rakornas kepegawaian ini mengangkat tema Birokrasi dan Manajemen ASN di Masa Depan.
Sekretaris Kemenpan RB, Rini Widyantini, dalam sambutannya mengatakan, pada masa Covid-19, secara simultan disrupsi tatanan kehidupan kita menjadi berubah. Kata dia, kita didorong untuk beradaptasi menjadi lebih cepat, melalui perubahan tata cara kerja, disertai penguatan kompetensi dan teknologi, sesuai dengan kemajuan zaman.
Tantangan – tantangan tersebut, mengiringi upaya pemerintah, dalam mewujudkan misi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan gotong royong. embangunan SDM ASN yang berkualitas dan berdaya saing, dalam kerangka transformasi sumber daya manusia aparatur ASN, menjadi kunci di dalam menghadapi tantangan reformasi birokrasi.
Birokrasi dan manajemen ASN masa depan kata dia, harus mampu melakukan transformasi organisasi dan sistem kerja, sebagai langkah strategis yang harus diwujudkan dan dijalankan secara berkesinambungan dan holistic, khususnya dengan adanya penyederhanaan birokrasi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah, yang telah berkomitmen melakukan langkah-langkah strategis penyederhanaan birokrasi.
“Semoga rakornas kepegawaian tahun 2022 ini, dapat melahirkan rekomendasi dan keputusan penting untuk birokrasi dan manajemen ASN masa depan, yang lebih lincah, produktif, adaptif dan professional,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan, pemilihan tema pada Rakornas Kepegawaian tahun ini, sejalan dengan perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Birokrasi yang ideal dan adaptif, perlu dipercepat pembangunannya, untuk mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Diharapkan dengan rakornas ini, terbentuk kolaborasi yang kohesif dan sharing of knowledge, terkait birokrasi dan manajemen ASN di masa depan. Kesamaan persepsi dalam implementasi manajemen ASN, kata dia akan berdampak dalam pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.
Perkembangan teknologi dan perubahan paradigma masyarakat dengan literasi digital yang tinggi, serta kebutuhan perubahan birokrasi dan organisasi pemerintahan yang ramping dan ideal, menuntut adanya penyesuaian sistem kerja bagi pegawai negeri, agar semakin efisien dan efektif.
Tuntutan penyediaan layanan yang cepat, profesional juga menjadi ekspektasi masyarakat begitu juga dengan sistem birokrasi di pemerintahan, yang akan dikembangkan harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin cerdas dan berkemampuan digital literasi yang baik, birokrasi yang profesional dengan memanfaatkan secara penuh teknologi digital memerlukan kesiapan sumber daya, baik infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi maupun SDM yang handal dan adaptif dengan perkembangan dan perubahan zaman. Manajemen SDM khususnya SDM Aparatur menjadi kata kunci dalam membangun birokrasi yang handal dan profesional.
Pandemi Covid-19 ini telah mendorong instansi pemerintah untuk menyusun sistem kerja yang sesuai. Digitalisasi birokrasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang menyesuaikan dengan perubahan lingkungan tersebut. Sistem kerja Hybrid, telah mulai diadaptasikan kepada seluruh ASN, tanpa mengubah kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam penerapan sistem Hybrid ini, implementasi manajemen kinerja menjadi sangat penting, kejelasan target kinerja yang berorientasi pada hasil harus dimaknai oleh seluruh ASN sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Di samping itu perlu juga persiapan infrastruktur dalam pelaksanaan sistem kerja di masa depan.
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan tujuan menjadikan instansi pemerintah menjadi birokrasi yang ramping, lincah, dan berorientasi pada layanan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, juga telah dilakukan penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional. Dengan demikian sistem kerja yang lebih lincah diharapkan dapat terwujud tanpa hambatan birokrasi penyederhanaan.
Birokrasi dan sistem kerja ASN akan membuat sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, belanja birokrasi akan dapat dialihkan pada pembangunan dan peningkatan perekonomian, serta kesejahteraan masyarakat.
Diharapkan rakornas kepegawaian tahun ini akan dapat memberikan beberapa rekomendasi dan keputusan penting, untuk pengembangan manajemen ASN di masa depan, serta implementasi birokrasi yang lebih lincah, produktif, dan profesional. AJI
