SIGI, MERCUSUAR – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sigi, Nuim Hayat, didampingi Inspektur Pembantu (Irban) wilayah III Inspektorat Kabupaten Sigi, Nasar, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern (Wasin) Tahun 2023 secara virtual, di Kantor Bupati Sigi, Rabu (14/6/2023).
Kegiatan rakornas dilaksanakan bersama BPKP RI, dengan tema “Kawal Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi”. Rakornas ini dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo,
Ketua BPKP, Muhammad Yusuf Ateh dalam laporannya mengatakan, BPKP bersama seluruh jajaran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), konsisten dalam melaksanakan pengawasan atas berbagai program dan prioritas, demi memastikan akuntabilitas, serta efektivitas keuangan negara dan daerah, serta pembangunan nasional.
Kata dia, tidak hanya itu, BPKP dan seluruh jajaran APIP terus berupaya melaksanakan pencegahan kecurangan sejak awal, merespon momentum keberhasilan pemilihan pasca pandemi dan tahun ini intens mengawal program-program pembangunan nasional daerah, yang esensial terhadap upaya peningkatan produktivitas ekonomi.
“Kami juga serius mengawal percepatan penyelesaian berbagai program penting dalam RPJMN tahun 2020-2024,” ujarnya.
Adapun prioritas pengawasan, antara lain mencakup sektor infrastruktur pembangunan manusia, percepatan perizinan dan tata kelola industri strategis, pemberdayaan UMKM serta penguatan-penguatan good governance dan good corporate governance.
Ia berharap, pimpinan-pimpinan tiap lembaga memberikan akses terhadap pengawasan intern serta menindaklanjuti rekomendasi dapat ditingkatkan.
“Dari sisi kualitas pengawasan intern kami akan terus mendorong kompetensi kapasitas kelembagaan, serta konvergensi kegiatan pengawasan antara APIP,” jelasnya
Lanjutnya, ke depan BPKP dan seluruh jajaran APIP akan terus berkomitmen, untuk memberikan upaya terbaik dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara, daerah dan efektivitas pembangunan.
Ia menambahkan, kami juga berkomitmen untuk menjadi leading agen pengawasan yang akan terus mendorong upaya pengawasan intern yang intens, komprehensif, pro aktif dan terintegrasi.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini pemerintah fokus melakukan peningkatan produktivitas utama menuju Indonesia Emas 2045 dan itu tidak mudah. Di sinilah pentingnya peran pengawasan.
“Pengawasan itu orientasinya bukan prosedurnya. Tugas BPKP sekarang, mulai arahkan daerah, pusat, BUMN, kementerian lembaga ke hal- hal yang konkrit biar produktif, serta perkuat pengawasan internal, jangan hanya menjadi asesoris dan jangan ada data yang ditutup – tutupi,” ujarnya.
Presiden juga meminta kepada seluruh daerah jangan mengabaikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPKP. */AJI
