SIGI, MERCUSUAR – Panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten (Dekab) Sigi yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah (Pemkab) Kabupaten Sigi tahun 2017, menemukan kejanggalan terhadap anggaran yang diperuntukkan bencana alam di sejumlah desa di Kecamatan Konivaro yang terjadi tahun 2016.
Hal itu diakui Ketua Pansus Budi Luhur Larengi, Senin (9/4/2018).
Dia mempertanyakan mengapa dalam LKPJ tahun 2017 muncul lagi anggaran bencana untuk sejumlah desa yang ada di Kecamatan Kinovaro. Sementara diketahui anggaran tersebut telah tertuang pada LKPJ sebelumnya tahun 2016.
“Inilah yang kita pertanyakan kembali kepada camat. Mengapa persoalan anggaran bencana tahun 2016 lalu muncul lagi di tahun 2017? Apalagi anggaran tersebut telah dimuat dalam sebuah peraturan daerah atau perda, sementara kita tidak pernah membahas anggaran bencana selama tahun 2017,” ungkap Luhur.
Pertemuan pun dilakukan pansus tersebut dengan Camat Kinovaro Dohana serta sejumlah kepala desa (kades) antara lain, Kades Uwemanje, Kayumpia, Pombolovia dan Kades Kalora.
Menurutnya sempat terjadi tanya jawab, dimana kata Luhur, anggaran tersebut tidak pernah diterima warga setempat. Termasuk anggaran bencana yang tertuang dalam LKPJ tahun 2016 yang juga sama sekali tidak diterima warga. “Ini menjadi indikasi kurang baik karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sigi yang saat itu dipimpin Resmi Laze telah meminta anggaran bencana, tetapi tidak sampai ke masyarakat,” tegasnya.
Hal tersebut dibenarkan Camat Kinovaro Dohana bahwa hingga kini pihaknya sama sekali belum menerima anggaran bencana tersebut dari BPBD Sigi.
Tidak hanya tahun 2017 seperti yang tertuang dalam LKPJ, melainkan juga bantuan bencana tahun 2016 lalu.
“Kalau memang masyarakat menerima, sudah pasti kita dari pihak kecamatan mengetahui kalau BPBD Sigi menurunkan bantuan itu. Tapi ini sama sekali tidak ada dan bukti menerima bantuan itu juga tidak ada sama kita,” sambungnya yang diamini para kades dalam pertemuan itu.
