SKK Migas dan KKKS Kunjungi Ditjen Hubla
JAKARTA, MERCUSUAR – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Kalsul melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, Jumat (18/10/2024).
Rombongan kunker tersebut diterima langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Hubla, Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, didampingi Direktur Lalu lintas dan Perhubungan Laut, Dr. Hartanto.
Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul, Azhari Idris menyampaikan tujuan kunker tersebut untuk menyampaikan update kegiatan hulu migas, serta beberapa proyek hulu migas di wilayah perairan, khususnya yang berkategorikan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan fast project yang berada di wilayah Kalsul. Turut dibahas terkait operasional Hulu Migas, TUKS & TERSUS sekaligus pelayanan melalui inaportnet.
Azhari menjelaskan, di wilayah Kalimantan dan Sulawesi terdapat PSN ENI Indonesia di Blok North Ganal, yang nantinya akan melaksanakan penggelaran pipa sepanjang 100 KM dari floating production, storage and offloading (FPSO), yang direncanakan lokasi North Hub Eni menuju rencana Onshore Receiving Facility (ORF) yang berada di Tanjung Santan, Kutai Kartanegara.
“Perlunya koordinasi dan kesepakatan bersama antarpihak, terhadap beberapa proyek Migas yang tumpang tindih dengan industry lain di wilayah perairan,” kata Azhari.
Selain PSN tersebut, lanjut Azhari, di wilayah Kalimantan Timur terdapat KKKS PT Pertamina Hulu Mahakam, khususnya di Lapangan Tunu (Sumur Tunaka 1X), akan melakukan pengeboran dan pembangunan fasilitas produksi anjungan lepas pantai, dalam rangka menjaga keberlanjutan produksi WK Mahakam.
“Kegiatan ini akan berlangsung dalam area yang saat ini juga beirisan dengan area konsesi ship to ship transfer di laut, yang dioperasikan oleh pihak swasta lainnya, yang juga mempunyai nilai ekonomi penting bagi bangsa ini,” ujarnya.
Menurutnya, selain di Kalimantan Timur, di Sulawesi Tengah juga terdapat proyek pengembangan lapangan South Senoro oleh JOB Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi, yang ditargetkan onstream pada Oktober 2025.
“Proyek tersebut meliputi pagelaran pipa near shore 18″ sepanjang 3,6 KM yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian aspek teknis dan formalitas, yang berkaitan dengan kewenangan Otoritas Perhubungan Laut Daerah dan Pusat,” ujar Azhari.
Olehnya, sambungnya, hal tersebut perlu diselaraskan agar kegiatan usaha hulu migas dengan kegiatan lainnya yang juga menggunakan ruang laut secara bersama-sama, dapat bekerja sama untuk kepentingan ekonomi dan energi nasional.
“Jadi dukungan otoritas perhubungan laut atas kegiatan hulu migas di perairan Kalimantan dan Sulawesi sangat dibutuhkan, karena menyangkut PSN yang perlu pengawalan bersama agar proyek tersebut dapat onstream tepat waktu, serta mendukung kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh KKKS dalam upaya peningkatan produksi dan lifting nasional,” terangnya.
Azhari berharap melalui kunker tersebut, dapat memitigasi dan mengendalikan segala macam potensi kendala yang dapat menghambat kelancaran operasi hulu migas.
“Di tengah meningkatnya permintaan dan transisi energi, Indonesia harus mampu menjawab tantangan untuk memperkuat ketahanan energi. Tentunya perlu kolaborasi antarpihak, sehingga terwujudnya kelancaran industri hulu migas dalam mendukung target produksi nasional,” tandas Azhari.
Sementara Dirjen Hubla Kemenhub RI, Antoni Arif Priadi menyampaikan sangat menyambut baik kedatangan rombongan dari SKK Migas bersama KKKS wilayah Kalsul.
“Koordinasi ini tentunya akan menjadi wujud kolaborasi dan sinergi antarbadan, untuk saling mendukung antar tupoksi masing-masing,” kata Antoni.
Ia juga mengaku mendukung penuh rencana program-program yang akan dilaksanakan di wilayah Kalimantan dan Sulawesi oleh SKK Migas dan KKKS, demi kepentingan masyarakat dan ketahanan nasional dalam bidang migas.
Dalam kunker tersebut, SKK Migas dan KKKS bersama Ditjen Migas sepakat akan menindaklanjuti dalam diskusi lebih teknis, yang akan dimulai dengan pelaksanaan Forum Kemaritiman Hulu Migas, untuk mengindentifikasi dukungan dan kerja sama seperti yang diperlukan, untuk mendukung rencana rencana strategis pemerintah dalam mengurangi subsidi bidang energi dengan terus meningkatkan produksi migas Indonesia.
SKK Migas merupakan suatu satuan kerja khusus yang diberikan tugas oleh Pemerintah RI melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95/2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36/2018 jo. Peraturan MESDM Nomor 2/2022.
SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak kerja sama. Pembentukan lembaga tersebut dimaksudkan, supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. */PAR
