POSO, MERCUSUAR – Dari 141 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang ada di Kabupaten Poso, hanya 6 Bumdes saja yang dinilai sehat. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi (BPKP) Sulteng.
Selain itu, ada sebanyak 36 Bumdes yang pelaporannya tidak lengkap, sementara yang sisanya sama sekali tidak membuat laporan, alias gagal total.
Fakta ini mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Kabupaten Poso untuk melakukan pendalaman akar persoalannya.
“Kondisi ini tentu memperihatinkan. Karena itu persoalan ini akan menjadi target PMD kedepan. Kita ingin mengetahui secara pasti akar permasalahannya,” jelas Kadis PMPD Poso Frits Sam Purnama yang baru saja dilantik Desember 2021 lalu.
Berdasarkan data yang ada, alasan beberapa Bumdes tidak berkembang, karena tidak dilengkapi fasilitas komputer, pengurus tidak dapat gaji dan hubungan komunikasi dengan Kades termasuk perangkat desa yang tidak harmonis.
“Kalau semua itu dijadikan alasan atau penyebab tidak sehatnya tata kelola usaha milik desa, itu hanyalah alasan pembenaran saja,” timpal mantan Inspektur Inspektorat Kabupaten Morowali Utara itu.
Karena pasalnya, rata rata Bumdes mendapat suntikan dari Dana Desa misalnya sebesar Rp150 juta.
“Apa iya dengan suntikan dana sebesar itu tidak bisa membeli sebuah komputer,” imbuhnya heran.
Dari hasil pengamatannya, Frits melihat akar permasalannya ada pada sumber daya manusia dan pemilihan jenis usaha yang tidak bisa dikelola maksimal.
Sebagai bentuk langkah pencegahan agar persoalan tersebut tidak berulang, Frits mengaku kedepan pihaknya akan menggandeng Inspektorat dan Kejaksaan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan kinerja Bumdes.
“Kalau diprosentasikan dari 141 jumlah keseluruhan Bumdes di Poso, angka kegagalannya mencapai 95 persen, itu artinya gagal total,” pungkasnya. ULY
