PALU, MERCUSUAR – Penerapan konsep P/CVE (Preventing/Countering Violent Extremism) atau Pencegahan/Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan dan WPS (Women, Peace and Security) atau Perempuan, Perdamaian dan Keamanan dalam pembangunan Provinsi Sulteng, diyakini dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, damai dan berkeadilan gender.
Harapan itu dikemukakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sulteng, Dr. Fahrudin D. Yambas membuka workshop peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah untuk memahami keterkaitan antara P/CVE dan WPS, di salah satu hotel di Palu, Kamis (29/8/2024).
Fahrudin mengakui bahwa Sulteng sebagai daerah bekas konflik, patut mengadopsi dengan utuh kedua konsep tersebut, untuk membentuk ketahanan komunitas yang solid.
“Dua agenda yang sangat relevan dalam konteks pembangunan keamanan dan perdamaian, terutama di wilayah yang pernah atau sedang mengalami konflik,” kata Fahrudin.
Ia juga menekankan peran perempuan sangat sentral ke depannya, sebagai agen pemelihara kedamaian dan pencegah kekerasan di daerah.
Sehingga pemahaman dan keterampilan perangkat daerah mesti dikembangkan, salah satunya lewat workshop terkait, agar tidak terjadi kekeliruan dalam perumusan kebijakan program pembangunan berbasis P/CVE dan WPS.
“Semoga peserta workshop dapat memeroleh pemahaman yang lebih mendalam, serta keterampilan yang aplikatif dalam merumuskan kebijakan dan program, yang dapat mencegah radikalisasi dan kekerasan, sekaligus memperkuat peran perempuan dalam menjaga perdamaian dan keamanan di daerah kita,” harapnya.
Kegiatan tersebut diselenggarakan organisasi perkumpulan Lingkar Belajar Untuk (Libu) Perempuan, serta didukung organisasi AMAN Indonesia dan UN Women. */IEA
