PALU, MERCUSUAR – Akademisi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) meminta kepada pemerintah agar tidak tipis telinga atau terlalu terbawa perasaan (baper) terhadap kritikan dari media, karena itu adalah bagian dari kontrol eksternal penyelanggara pemerintahan.
Kontrol eksternal untuk penyelenggara pemerintahan dinilai sangat penting, agar para pimpinan di pemerintahan tidak hanya menerima informasi Asal Bapak Senang (ABS). Ini juga sebagai sarana pemerintah untuk mengukur sejauh mana efektivitas pembangunan yang dilakukan di masyarakat, baik yang telah direncanakan dan yang telah dilaksanakan.
Karena kritik yang disampaikan wartawan itu katanya adalah cerminan dari pemerintah itu sendiri.
“Informasi dari media itu sangat penting, jangan sampai pimpinan diperintahan itu hanya menerima ABS saja, jika wartawan juga menyampaikan murni apa yang terjadi di masyarakat itu sangat bagus, agar pemerintah bisa mengukur sejauh mana efektivitas pembangunan yang dilakukan di masyarakat, baik yang telah direncanakan dan yang telah dilaksanakan,”jelas Sekretaris Program Doktor IPDN, Dr. Ahmad Averus Toana, Kamis (20/10/2022).
Untuk itu katanya, pentingnya kerjasama antara pemerintah dan wartawan, dimana wartawan itu prinsipnya menyampaikan informasi kepada masyarakat apa yang dikerjakan pemerintah sekaligus mengakomodir aspirasi masyarakat.
Mengakomodir aspirasi masyarakat katanya juga sangat penting, karena dari aspirasi masyarakat itu mengilhami program-program pemerintah. “Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat dan apa yang direncanakan pemerintah itu harus nyambung, dan siapa yang menyembatani itu adalah media atau wartawan, jadi antara komunikasi pemerintahan dengan komunikasi publik atau masyarakat itu ketemu titiknya difasilitasi oleh wartawan,”ujar Ahmad Averus.
Lebih lanjut kata Ahmad Averus, wartawan itu adalah pendidik masyarakat, pendidik dalam arti dalam konteks pemerintahan bagaimana masyarakat itu turut peduli dengan penyelenggara pemerintahan, baik kritik dan diskusi-diskusi publik yang memberikan saran-saran terhadap penyelengaraan pemerintahan, dieksplor oleh para wartawan.
Katanya, kalau kanal-kanal aspirasi tercipta maka demonstrasi tidak akan ada karena ada salurannya.
“Kenapa sering terjadi demonstrasi, karena ada luapan aspirasi yang tidak tersampaikan, dan tidak direspon,” ujar Ahmad Averus.
Sementara itu, Wakil Direktur Bidang Akademik Sekolah Pascasarjana IPDN, Prof. Dr. Muhammad Ilham mengatakan, media saat ini masih sangat dibutuhkan karena mitra pemerintah. Dengan harapan kedepan hubungan antara pemerintah dan wartawan semakin erat, bersinergi untuk melakukan pembenahan di masyarakat, agar masyarakat tau bagaimana sebenarnya peran pemerintah melalui media.
Di samping itu, kata Prof Muhammad Ilham, pemerintah kedepan sudah mengupayakan kolaboratif Governance, dengan konsep penta-helix, disitu sangat diharapkan peran media lebih besar dalam membangun aktor-aktor yang lain, salah satu aktor yang berperan didalam itu adalah media.
Aktor-aktor yang lain itu katanya seperti akademisi dan masyarakat tidak akan berjalan baik, jika peran aktor media juga tidak berjalan dengan baik. “Media itu adalah bagian dari penta-helix, itulah pentingnya dunia pemerintahan dengan dunia media, dan perlu dipahami bahwa antara konteks dunia media dan pemerintahan itu satu, tidak bisa dipisahkan,”ujar Prof Muhammad Ilham.
“Harapan kami, dalam kontek govermen lokal di Sulawesi Tengah, pemerintah itu tidak bisa baper. Kami dari sekolah pemerintahan, dari sekolah pamong praja yang mengkader para kader-kader pemerintahan, harapan kami media dan pemerintah bisa bekerjasama dengan baik dan membangun daerah ini,” harap Prof Muhammad Ilham.
Terlebih katanya, saat ini ada organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dengan hadirnya PWI dapat mengakomodir wartawan, melakukan pengembangan kapasitas sumber daya wartawan, sekaligus PWI bisa menjadi sosial kontrol pemerintah. SR/JEF
