DONGGALA, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan pertemuan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait rencana aksi rekonstruksi rehabilitasi pascagempa dan tsunami yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.
Kepala Bappeda Donggala, Rustam Efendi di kantornya, Kamis (3/1/2019), mengatakan rapat tindak lanjut rencana aksi rekonstruksi rehabilitasi pascabencana yang menimpa wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala (Pasigala), khususnya untuk Kabupaten Donggala telah dilakukan. Pertemuan untuk memfasilitasi data lintas OPD yang terbagi dalam lima sektor dan sub sektor.
Kelima sektor yang dibahas, yaitu: Permukiman dan Perumahan, Infrastruktur, Sosial Budaya, Ekonomi Produktif dan Lintas Sektor.
“Kelima sektor ini kemudian akan diintervensi dalam program rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.
Dijelaskan Rustam, bagi OPD yang masuk dalam rencana aksi itu disamping sudah menyusun program kegiatan, juga harus mempersiapkan secara teknis kepada kelompok sasaran terutama masalah pengungsi yang berjumlah 36.346 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan, 104 desa, 42 titik pengungsian atau hunian sementara (Huntara).
Seluruh program dari OPD Pemkab Donggala iru selanjutnya dibawa ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng untuk disingkrongkan dalam program rekonstruksi rehabilitasi Pasigala. “Sehingga semua harus jelas. Karena hasil di provinsi itu akan ditindaklanjuti ke tingkat nasional,” tandasnya.
Terkait, nilai rencana aksi rekonstruksi rehabilitasi dalam APBD Kabupaten Donggala, ia mengatakan usulan yang dibahas dilihat dari APBD Donggala 2019 diluar dari belanja tidak langsung atau dari Belanja langsung Rp400 miliar, terdiri dari belanja jasa dan belanja modal.
Dari nilai itu disepakati ditingkat internal Pemkab Donggala untuk rekonstruksi dan rehabilitasi sebesar 10 persen.
“Ketika dibawa ke provinsi, justeru disana tidak pakai prosentase. Tapi menggunakan kemampuan daerah,” terangnya.
Namun terlepas dari besar anggaran untuk rekonstruksi rehabilitasi itu, ia berharap rencana aksi harus berjalan secepatnya dengan adanya dukungan dari provinsi maupun pemerintah pusat. HID
