TOJO UNAUNA, MERCUSUAR – Sebanyak 11 Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) Provinsi Sulawesi Selatan, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tojo Unauna (Touna), terkait peningkatan kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) kepada masyarakat.
Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Lutra, Hj. Megawati Jamil tersebut disambut Pj. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Touna, Alimudin Muhammad dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, di ruang rapat eksekutif Kantor Bupati Touna, Jumat (17/1/2024).
Tujuan kunker tersebut untuk berkonsultasi, melihat, serta mengetahui proses kerja mulai dari pembentukan hingga tahapan implementasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ampana.
“Kunjungan ini merupakan kehormatan bagi kami. Ini merupakan langkah positif untuk memantapkan peningkatan mutu pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan,” kata Sekkab Touna, Alimudin.
Menurutnya, BLUD merupakan salah satu inovasi tata kelola keuangan, yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
Alimudin menjelaskan, RSUD Ampana adalah badan layanan, berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta berupaya mengimplementasikan manajemen untuk mendukung pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Saya berharap dialog dan diskusi serta konsultasi yang terbangun dalam pertemuan ini, dapat memberi nilai tambah dalam berbagi pengalaman,” ujarnya.
Ia berharap, kunker tersebut dapat memberi nilai manfaat yang nyata bagi pengembangan layanan kesehatan, baik bagi Pemkab Touna maupun Kabupaten Lutra, untuk mempererat hubungan yang baik.
Sementara Direktur RSUD Ampana, dr. Niko mengatakan pengelolaan keuangan BLUD RSUD Ampana sudah dimulai sejak 1 Januari 2017, sesuai dengan amanat Permendagri bahwa setiap rumah sakit daerah sudah harus melakukan penerapan pengelolaan keuangan BLUD.
“Azas manfaat BLUD unggul dalam hal fleksibilitas, dan kami mengelola sendiri BLUD atas izin dari Pemkab Touna, yang porsinya dibagi menjadi 40 persen untuk jasa pelayanan, operasional dan kelancaran pengelolaan Rumah Sakit,” tutur Niko.
Ia juga memaparkan pengelolaan keuangan, penyiapan obat-obatan, makan minum pasien, pembelian bahan habis pakai pembayaran listrik air dan lain lain.
“Dalam hal tersebut, kami hanya melaporkan kepada Pemkab Touna, tanpa harus menarik pembiayaan dari Pemkab,” terang Niko.
Ia menyampaikan, manajemen RSUD Ampana menerapkan prinsip nonprofit, meskipun sejak tahun 2017 yang dibebankan target penerima sebesar Rp23 miliar.
“Dari angka-angka yang ditargetkan sejak kepemimpinan saya, target itu terus naik dan hingga saat ini, target yang dibebankan sebesar Rp45 miliar, namun target itu terlampaui hingga mencapai angka 53 sampai Rp55 miliar,” ujarnya.
Niko berharap, ke depan BLUD mampu melakukan pembelanjaan modal untuk kebutuhan RSUD Ampana. */PAR
