PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulteng, Moh. Nadir menerima kunjungan Kepala Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Sulteng, Raden Harry Agung Cahya bersama jajarannya, di ruang kerja Gubernur, Selasa (16/8/2022).
Pertemuan tersebut, dijelaskan gubernur, adalah untuk mematangkan program asuransi jaminan sosial masyarakat, terhadap masyarakat miskin ekstrem dan pekerja rentan di desa.
Gubernur mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sulteng telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp6 miliar melalui APBD, untuk memberikan asuransi jaminan sosial masyarakat untuk di 300 desa kategori tertinggal dan sangat tertinggal.
“Ini program kepekaan dan perhatian serius Pemerintah Provinsi kepada masyarakat miskin ekstrem dan tenaga kerja rentan yang ada di desa, penerima manfaatnya adalah masyarakat,” kata gubernur.
Ia menekankan, program tersebut merupakan program strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat.
“Ide dan gagasan program ini harus terus diperjuangkan agar menjadi program nasional, karena memiliki dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas gubernur.
Terkait program tersebut, Gubernur secara khusus juga meminta kepada jajaran BPJamsostek Sulteng untuk dapat turut melakukan sosialisasi program tersebut, utamanya kepada para Bupati se-Sulteng, agar seluruh desa di Sulteng dapat memiliki asuransi terhadap masyarakat miskin ekstrem dan pekerja rentan di tiap desa.
“Kalau pemerintah provinsi memiliki anggaran yang besar atau fiskal kuat, provinsi akan biayai semua asuransi untuk 1.800 lebih desa, karena memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat,” ujar gubernur.
Untuk itu, gubernur meminta kepada para bupati agar mengimbau seluruh kepala desa, untuk dapat mengalokasikan anggaran setiap desa sebesar Rp 20 juta untuk mengasuransikan masyarakatnya.
Kepala BPJamsostek Sulteng, Raden Harry Agung Cahya menyampaikan setelah dilakukan sosialisasi, beberapa Bupati telah menyatakan setuju untuk mengalokasikan anggaran untuk program asuransi jaminan sosial masyarakat desa. Antara lain Kabupaten Poso, Kabupaten Buol dan Kabupaten Sigi .
Selanjutnya, Kepala Dinas PMD Sulteng, Moh. Nadir menyampaikan pihaknya bersama Kepala Bappeda Sulteng akan mematangkan nama-nama desa yang akan masuk program asuransi jaminan sosial masyarakat, serta akan segera mematangkan petunjuk teknisnya serta draf kerja sama yang akan ditandatangani Gubernur bersama BPJamsostek. */IEA
