PALU, MERCUSUAR – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulteng menyampaikan hasil audit BPKP terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulteng semester I tahun 2022.
Hasil audit tersebut disampaikan Kepala BPKP Perwakilan Sulteng, Evenri Sihombing dan diterima langsung oleh Gubernur, Sulteng, H. Rusdy Mastura yang didampingi sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di ruang kerja Gubernur Sulteng, Senin (11/7/2022).
Salah satu poin dalam hasil audit tersebut, menyebutkan belanja pemulihan dampak bencana alam telah mencapai Rp5,77 triliun, namun saat ini hunian tetap (huntap) yang terbangun masih belum sesuai dengan kebutuhan.
“Perlu dorongan untuk percepatan pembangunan huntap,” tulis laporan tersebut.
Pada poin lainnya disebutkan kemandirian fiskal daerah provinsi sudah meningkat, dan diharapkan kepada Gubernur untuk dapat terus meningkatkan kemandirian fiskal kabupaten dan kota. Meski begitu, terkait belanja desa disampaikan bahwa penataan aset desa tidak baik, kemandirian fiskal desa sangat rendah.
Beberapa poin lainnya juga menyebutkan terhadap penyelenggaraan reformasi SDM pada SMA sederajat agar bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
Untuk Dinas Kesehatan, klaim dana penanganan Covid-19 RS Woodward kepada pemerintah agar terlebih dahulu dilakukan audit, agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Sedangkan untuk pemulihan ekonomi melalui dana PEN dan kredit UMKM, agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Selanjutnya, penguatan fungsi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) agar dapat ditingkatkan melalui alokasi anggaran, untuk meningkatkan kinerja APIP.
Pada kesempatan itu, Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura menyampaikan terima kasih kepada Kepala BPKP dan jajaran yang telah melakukan pembinaan terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Sulteng.
Gubernur menyampaikan untuk percepatan pemulihan bencana terutama pembangunan huntap, dirinya setelah dilantik bersama Wakil Gubernur langsung memberikan dukungan anggaran kepada kabupaten dan kota terdampak bencana sebesar Rp62 miliar, untuk pembebasan lahan lokasi pembangunan huntap dan lokasi pembangunan jembatan IV Palu.
“Saya terus berharap kepada Kabupaten dan Kota Palu agar segera dapat merealisasikan seluruh kendala dalam pembangunan huntap, dan bila mana ke depan terdapat orang yang belum menerima huntap, maka akan dicari solusi, sehingga semua masyarakat terdampak akan menerima haknya,” kata Gubernur.
Selain itu, Gubernur juga menyampaikan masa kepemimpinannya sangat singkat, tetapi sudah berupaya mewujudkan visi dan misi, terutama penanganan bencana baik alam maupun nonalam.
“Dalam setahun pertama ini kita bersyukur angka kemiskinan bisa kita turunkan 1 persen, pertumbuhan pembangunan kita tinggi dan angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kita meningkat,” tegas Gubernur.
Terkait pemanfaatan KUR, Gubernur menyebutkan saat ini ia meminta kepada Kepala Daerah untuk mendorong masyarakatnya memanfaatkan dana KUR dengan bunga yang sangat rendah dan tanpa agunan.
“Bupati Harus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan seluruh lahan tidur, manfaatkan dana KUR untuk membiayai, mengolahnya dan ditanami jagung, untuk dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat,” pungkas Gubernur. */IEA
