PALU, MERCUSUAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulteng dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dampelas Tinombo membahas produk-produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang potensinya banyak dimiliki Sulteng di Kantor OJK Sulteng, Rabu (3/7/2019).
Kepala KPH Dampelas Tinombo, Agus Efendi menyampaikan sebagai UPT Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng telah melakukan sejumlah pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan maupun dalam kawasan.
”Salah satu pemberdayaan yang dilakukan yakni pemberdayaan ekonomi melalui produk-produk hasil hutan bukan kayu, semisal yang saat ini yang telah dikembangkan adalah gula aren, pala dan karet serta masih ada produk lainnya,” terang Agus.
Produk-produk HHBK, lanjutnya, mulai dikembangkan oleh kelompok tani hutan, hanya saja masih terdapat kendala dan tantangan bagi pengembangan produksi termasuk menyangkut pasar dari produk itu sendiri.
”Saat ini ada 12 kelompok tani hutan yang kami dampingi melalui program Forest Invesment Programme (FIP) II dan telah berproduksi akan tetapi masih ada kendala pasar,” ungkapnya.
Kepala OJK Sulteng, Gamal Abdul Kahar menyambut baik pertemuan yang bertujuan untuk mempertemukan para pihak terkait pelaksanaan kegiatan forum bisnis dan akses pembiayaan bagi kelompok tani hutan.
Ia menyebutkan bahwa OJK memiliki program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang saat ini baru terbentuk ditingkat pemerintah daerah Provinsi Sulteng dan Pemerintah Kota.
“Untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah diperlukan akses keuangan yang lebih luas kepada pelaku usaha utamanya adalah mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), karena akan berkembang namun masih memiliki berbagai hambatan,”ujarnya.
Ia menambahkan hambatan pertama adalah pengetahuan akses keuangan yang kurang dan modal usaha. Hal itulah yang akan dijembatani oleh TPAKD, hingga pihaknya juga meminta agar Bank Sulteng bisa terlibat dan memfasilitasi melalui dukungan pemerintah daerah. TIN/*
