PARMOUT, MERCUSUAR – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten (Dekab) Parigi Moutong (Parmout) mempertanyakan pengelolaan anggaran penanganan COVID-19 di daerah itu.
Hal itu dilontarkan anggota Banggar yang juga Ketua Panitia Khusus (Pansus) COVID-19 Dekab Parmout, Sutoyo dalam rapat bersama TAPD dengan Banggar Dekab Parmout, Rabu (26/8/2020).
Menurutnya, hingga saat ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tidak pernah menyerahkan rincian penggunaan anggaran penanganan COVID-19. Padahal Pansus sudah mengajukan surat resmi ke OPD terkait hingga empat kali untuk meminta rincian penggunaan anggaran COVID-19 tersebut, tapi surat tersebut tidak pernah digubris OPD bersangkutan.
“Yang perlu dicatat disini, sudah empat kali kita meminta laporan realisasi penggunaan anggaran COVID-19, tapi tidak pernah diberikan. Justru yang ada hanya laporan dari gugus COVID,” ujar Sutoyo
Dijelaskannya, pada rapat pansus dengan Kepala BPKAD dilaporkan penggunaan anggaran COVID-19 sebesar Rp6 miliar lebih. Sementara pada rapat dengar pendapat Rabu (26/8/2020), berdasarkan laporan Kepala BPKAD penggunaan anggaran tersebut telah melonjak dua kali lipat menjadi Rp12,3 miliar lebih.
Dalam laporan yang disampaikan Kepala BPKAD tersebut, lanjutnya, tidak disampaikan secara rinci penggunaan anggaran COVID-19 di masing-masing OPD.
Olehnya itu, pansus akan mengundang OPD terkait pada rapat dengar pendapat pekan depan.
“Insya Allah minggu depan kita undang lagi OPD terkait, seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perindag dan beberapa rumah sakit,” katanya.
Dia menambahkan bahwa dengan tidak adanya laporan rincian anggaran COVID-19 itu, menimbulkan tanda tanya di kalangan anggota pansus. “Artinya begini, asumsi pasti, kenapa mesti ditutup-tutupi. Yang jelas kalau ditutup-tutupi orang berasumsi,” ujar Sutoyo.
Terpisah, Kepala BPKAD Parmout, Yusrin menjelaskan anggaran COVID-19 yang telah direalisasikan mencapai Rp12,3 miliar lebih dari Rp26 miliar yang disiapkan Pemkab Parmout.
Anggaran sebesar itu semuanya bersumber dari APBD 2020 yang dipangkas dari anggaran seluruh OPD termasuk anggaran Dekab berdasarkan instruksi Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu.
“Sudah Rp12,3 miliar lebih yang kami realisasikan melalui beberapa OPD terkait, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Rumah Sakit Anuntaloko, Rumah Sakit Raja Tombolotutu, BPBD dan Dinas Perindag,” ujar Yusrin menjawab pertanyaan wartawan.
hanya saja, ia tidak merinci berapa realisasi anggaran pada masing-masing OPD tersebut, serta hanya mengatakan penggunaan anggaran pada Dinas Perindag untuk penanganan ekonomi, BPBD untuk gugus tugas COVID-19 dan bidang kesehatan melalui Dinas Kesehatan. TIA
