Banggar DPRD Parmout Pertanyakan Proyeksi Kenaikan Pajak PJU

PARIGI, MERCUSUAR – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) mempertanyakan terkait proyeksi kenaikan pajak penerangan jalan umum (PJU) dan menara telekomunikasi tahun 2023, yang sampai dengan saat ini belum juga mengalami kenaikan.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Banggar, Moh. Fadli, pada rapat Banggar bersama TAPD Kabupaten Parmout, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Parmout, Alfret Masboy Tongiroh, Kamis (3/11/2022).

“Terkait dengan pajak penerangan,  masa tetap di angka Rp8 milyar dan belum mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, sampai dengan tahun 2022-2023. Padahal, yang seharusnya kita lihat dari potensi dari meningkatnya pemasaran kilometer yang ada di masyarakat, seharusnya angka tersebut sudah naik,” jelasnya.

Pihaknya  juga menambahkan, terkait  dengan menara telekomunikasi yang ada di wilayah Parmout, sampai dengan saat ini bagaimana dengan hasil evaluasinya. Karena kata Fadli, sampai dengan saat ini regulasi peraturan bupati mungkin belum rampung. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan, proyeksi  sudah tergambarkan pada Dinas Pendapatan Daerah Parmout.

“Saya tanyakan apakah realisasi Rp500 juta berdasarkan proyeksi tahun 2022, bisa kita naikkan di 2023 mendatang, karena asumsi dari retribusi dari menara telekomunikasi ini, baru berdasarkan data dinas telekomunikasi dan informatika pada tahun 2021,” ujarnya.

Sementara kata Fadli, menara telekomunikasi ini terus bertambah dan seharusnya harus diiringi dengan  bertambahnya nilai PAD yang masuk ke kas daerah.

Sementara itu Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Parmout, Mahmud M. Tandju dalam penjelasanya terkait dengan menara telekomunikasi yang ada di Dinas Kominfo, sesuai dengan penyusunan peraturan perundang- undangan daerah (perbup), masih berada di angka Rp500 juta dan belum bisa dipungut. Kepastian peningkatanya masih terkendala di perbup tersebut.

“Dari hasil hitung – hitungan dari data yang ada, diproyeksikan masih berkisar Rp500 juta belum ada pergeseran atau peningkatan, namun dari pihak pemda akan dimaksimalkan penelitian,” jelasnya.

Pos terkait