PALU, MERCUSUAR – Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Hidayat Lamakarate memimpin rapat bersama Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulteng Miyono, Direktur Utama Bank Sulteng Rahmat Abdul Haris, Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, di ruang kerja Sekprov, Senin (14/1/2019). Turut hadir Kepala Dinas Sosial Sulteng Ridwan Mumu, serta NGO (lembaga non pemerintah) Wahana Visi Indonesia, UNDP, dan JMK-Oxfam. Rapat membahas bantuan nontunai untuk korban gempabumi, tsunami, dan likuefaksi di Palu, Sigi, Donggala (Pasigala).
Dalam rapat tersebut, terdapat sejumlah keluhan dari NGO terkait administrasi perbankan yang menurut mereka cenderung berbelit-belit, seperti banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah untuk membuka rekening. Belum lagi mekanisme pencairan anggaran oleh nasabah yang memerlukan proses panjang. Di mana mekanisme pencairan di kantor cabang harus dengan persetujuan kantor pusat yang memerlukan waktu lama, padahal mereka dibatasi oleh waktu yang singkat.
Hidayat Lamakarate menampung keluhan tersebut.
“Kami mempersilakan, akan tetapi pada prinsipnya tetap pihak NGO untuk bermitra dan bekerjasama dengan bank apa saja yang ada di Sulawesi Tengah,” katanya.
Sementara itu, Direktur Bank Sulteng, Abdul Haris, mengaku sudah berpengalaman dan siap bekerjasama dengan pihak NGO.
“Termasuk sejumlah kemudahan-kemudahan yang ditawarkan terutama berkaitan dengan penanganan korban bencana Pasigala,” ujar Abdul Haris.
Oleh karena itu, mereka bersedia dan siap bekerja sama dengan pihak NGO dalam membantu program pascabencana di Pasigala. BOB
