PALU, MERCUSUAR – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulteng menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penilaian Tahap III Verifikasi Provinsi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2023., di ruang rapat Nagana Bapedda Provinsi Sulteng, Selasa (28/3/2023).
Tahap III verifikasi bertujuan untuk evidence-bassed evaluation dari perspektif stakeholders non-Bappeda, terhadap penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023, pelaksanaan dan pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta inovasi.
Cakupan penilaian meliputi 22 indikator dengan 3 aspek yaitu pencapaian, perencanaan, dan inovasi. Adapun penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Independen (TPI) dan Tim Penilai Utama (TPU).
Dalam paparannya, Kepala Bapedda Provinsi Sulteng, Christina Shandra Tobondo menyampaikan lima sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Sulteng tahun 2022, yaitu industri pengolahan sebesar 40,28 persen, pertanian, kehutanan dan kelautan sebesar 15,82 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 15,37 persen, konstruksi sebesar 8,41 persen, perdagangan besar dan ecer serta reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,71 persen.
“Strategi kebijakan yang digunakan dalam upaya menjaga stabilitas dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulteng yaitu realisasi belanja APBD, mendorong percepatan realisasi investasi daerah khususnya di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan/perikanan, mendorong peningkatan ekspor komoditas pangan, mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah sektor unggul daerah, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja lokal, serta mendorong peningkatan dan pengembangan infrastruktur daerah,” tutur Shandra.
Ia menyampaikan, berdasarkan gambaran umum kondisi daerah pada beberapa tahun terakhir, permasalahan pokok pembangunan Provinsi Sulteng tahun 2023 antara lain masih tingginya kemiskinan dan stunting, masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia, nilai tambah sektor pariwisata dan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan belum optimal, konektivitas infrastruktur daerah masih terbatas, kapasitas keuangan dalam membiayai pembangunan daerah masih terbatas, penurunan daya tampung dan daya dukung ingkungan hidup, serta upaya mitigasi kebencanaan belum optimal, kinerja pelayanan publik kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan.
Selanjutnya, Kepala Bappeda mengatakan, pentingnya kolaborasi antara stakeholder dan pemerintah daerah harus tetap dijaga dan dibina yang berkaitan dengan pencapaian program dan kegiatan.
“Harapannya dengan hasil diskusi, nantinya Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi yang mendapat PPD, karena selama ini kita belum pernah mendapatkan penghargaan PPD,” ucap Shandra.
Turut hadir Tim Penilai Utama Yudhi Hatmadji Sudjarwo dan Anang Budi Gunawan, Ketua LPPM Untad, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulteng, Perwakilan BPS Sulteng, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Sulteng, Pimpinan Radar Sulteng, Stakeholder dan OPD terkait lainnya. */ABS
