POSO, MERCUSUAR – Menyikapi instruksi dan surat edaran dari Bawaslu RI, Bawaslu Kabupaten Poso terus mengoptimalkan kerja-kerja patroli kawal hak pilih bagi warga Kabupaten Poso.
Hal ini disampaikan komisioner Bawaslu Kabupaten Poso, Hemi Mongi, yang gencar menginstruksikan seluruh jajaran hingga tingkat Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) untuk melakukan pengawasan terkait proses penyadaran wajib pilih, melalui program Patroli Kawal Hak Pilih.
“Kami mengoptimalkan seluruh jajaran serta jaringan yang ada, agar tidak ada yang terlewatkan dalam proses pendataan yang sedang berjalan saat ini,” ungkap Helmi Mongi, di ruang kerjanya, Senin (20/03/2023).
Lebih jauh kata Helmi, langkah penting itu berupa konsentrasi pengawasan pendataan terhadap masyarakat ke tingkat yang paling bawah.
“Fokus kami adalah kalangan disabilitas, masyarakat di daerah terpencil, baru kemudian mereka yang berada di wilayah perbatasan, sehingga hak wajib pilih tidak ada yang terlewatkan,” terangnya.
Selain itu, kata Helmi, pihaknya akan segera melaksanakan pleno bersama jajaran Panwascam se-Kabupaten Poso, mengingat masih banyak temuan masyarakat yang belum dicoklit oleh petugas coklit di lapangan. Terkait hal ini, kata Helmi, jajarannya telah memberikan saran agar segera dilakukan perbaikan.
“Makanya rencana pleno ini, untuk melihat dan mengecek serta memastikan, apakah saran perbaikan ini sudah ditindaklanjuti oleh pihak KPU Poso dan jajarannya atau belum,” urai Helmi.
Menyangkut data pemilih, Helmi juga mengingatkan pihak KPU Poso agar lebih memerhatikan, mengingat Data Penduduk Potensial Pemilih untuk Pemilu (DP4), berjumlah kurang lebih 191.000 orang. Data tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara data terakhir yang tercatat pada bulan September 2022, tercatat pemilih kurang lebih berjumlah 158.000.
“Ada selisih kurang lebih 33 ribu, antara data terakhir dan data yang dikeluarkan pihak Kementerian. Hal ini perlu untuk dilakukan pengecekan lebih mendalam, sehingga ke depan kita memiliki data yang lebih valid. Baik untuk ditetapkan dalam DPS maupun ditetapkan pada DPT,” tegas Helmi.
Tidak bisa dipungkiri, kata Helmi, pihaknya banyak mendapat laporan terkait adanya data ganda kependudukan serta banyak warga yang telah meninggal dunia, tetapi masih tercatat sebagai pemilih.
“Makanya kami akan pleno menyangkut berbagai temuan serta menyatukan pemahaman, juga mengawal berbagai saran perbaikan agar segera ditindak lanjuti,” pungkasnya. ULY
