Belum Diaudit BPK, Sudah Masuk LKPj

  • Whatsapp

DONGGALA, MERCUSUAR – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Donggala tahun 2017 disampaikan oleh pejabat sementara (Pjs.) Bupati Donggala, M. Muchlis dalam rapat paripurna, walaupun untuk laporan pengelolaan keuangannya, belum selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sulteng.

Pjs. bupati mengatakan, dokumen LKPj Bupati Donggala 2017 yang merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan tahun keempat masa kepemimpinan bupati-wakil bupati, Kasman Lassa-Vera E. Laruni ini, ditandatangani oleh penjabat sementara bupati Donggala, M. Muchlis yang ditugaskan oleh Mendagri selama Kasman dan Vera menjalankan cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye Pilkada Donggala 2018.

Berita Terkait

Pilihan Redaksi :  Wagub Terima Kunjungan Perwakilan KFW Development Bank

Isi LKPj yang diawali dengan penjelasan tentang pengelolaan keuangan, yaitu APBD Donggala 2017 yang disusun sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan daerah.

Dijelaskannya pula bahwa saat LKPj ini disusun masih berlangsung pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Kabupaten Donggala untuk 2017 oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulteng.

Sehingga data  keuangan daerah 2017 yang disajikan masih menggunakan data yang belum diaudit (unaudited). Sedangkan data keuangan 2016 yang digunakan sebagai pembanding adalah data hasil audit yang diperiksa 2017 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2016.

Penjabaran dari pengelolaan APBD 2017 ini, secara singkat disampaikan oleh Pjs. bupati M. Muchlis, dimulai dari anggaran pendapatan daerah yang terealisir Rp1,13 triliun dari target yang ditetapkan Rp1,21 T (93,83%).

Pilihan Redaksi :  Morowali Luncurkan Program Elektronic Book

Anggaran pendapatan ini bersumber dari pos Pendapatan Asli Daerah  (PAD) Rp112,65 miliar dari target Rp141,88 M (79,4%). Pos Dana Perimbangan Rp853,07 M dari target Rp900,28 M (94,76%) dan  dari Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp169,79 M dari target Rp168,02 M atau (101,05%).

Sementara anggaran belanja yang terdiri atas belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL) secara keseluruhan dari target Rp1,23 T terealiasir sampai 31 Desember 2017 Rp1,15 T (93,62%).

Jika dirincikan lagi maka anggaran BTL yang direncanakan Rp.662,39 M, terealisasi Rp.649,78 M (98,10%) dan BL yang direncanakan Rp.567,95 M terealisasi Rp.502,01 M atau (88,39%).

Selain tentang pengelolaan keuangan, dalam LKPj ini juga disampaikan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pencapaian indikator makro pembangunan serta fokus perbaikan dimasa datang.

Pilihan Redaksi :  Perekonomian Morowali Mampu Bertahan di Tengah Pandemi

Sebelum mengakhiri rapat paripurna yang molor hampir dua jam itu, dibentuk pula panitia khusus (pansus) LKPJ Bupati Donggala 2017 yang diketuai Moh. Aswan M. Daali (Fraksi Golkar) dan Takwin (Fraksi PKS) sebagai wakil ketua serta Hambali (Fraksi Hanura) menjadi sekretaris pansus.

“Pansus I ini diberi waktu kerja selama dua minggu sampai 19 April 2018,” tutup Andi Sofyan. HID

Baca Juga