JAKARTA, MERCUSUAR – Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura menemui Kepala Staf Presiden (KSP) RI, Moeldoko, untuk memaparkan skema pengelolaan Kawasan Pangan Nusantara (KPN) di Sulteng, di Kantor KSP, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Gubernur mengakui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng berharap dukungan dari Pemerintah Pusat terkait pelibatan investor untuk mengembangkan KPN.
Pada pertemuan tersebut, Gubernur memaparkan luas KPN yang saat ini menjadi pilot project adalah 1.000 hektare, dari 15.000 hektare yang direncanakan.
“Melihat dari beberapa kawasan pangan food estate yang gagal, maka Menko Marves membatasi untuk tahap pertama 1.000 hektare dulu,” kata Gubernur.
Pengelolaan KPN, lanjutnya, dilakukan melalui skema pelibatan masyarakat petani lokal seluas 400 hektare, dan 400 hektare lagi dipersiapkan untuk dikelola investor.
“Untuk saat ini, yang benar-benar telah bersih dilakukan land clearing 421 hektare. 400 diredistribusi kepada masyarakat dalam bentuk 20 kelompok tani, dan sisanya kami siapkan untuk investor,” ujar Gubernur.
Meskipun saat ini sudah mulai ada investor yang menawarkan, namun Pemprov Sulteng tetap meminta dukungan KSP untuk mencarikan investor yang ingin membangun di KPN.
Moeldoko menyampaikan apresiasinya terhadap upaya Gubernur Sulteng dalam membangun KPN, yang dipersiapkan sebagai penyangga pangan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Ia berharap redistribusi kepada masyarakat benar-benar diatur, agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
“Jangan sampai menimbulkan konflik. Sekarang mungkin belum, tapi ketika sudah berhasil bisa saja ada klaim-klaim dari pihak lain,” kata Moeldoko.
Ia juga meminta segala kesiapan infrastruktur penunjang, terutama ketersediaan air, untuk dapat-benar benar dipastikan tersedia.
“Yang pasti apa yang bisa kami kolaborasikan akan kami dukung sepenuhnya. Kami bisa menyambungkan dengan kementerian terkait jika dibutuhkan,” ujar Moeldoko. */IEA
