Biro Hukum Sosialisasikan Rancangan SBU

Pembukaan sosialisasi Rancangan SBU Lingkup Pemprov Sulteng, di Gedung Pogombo, Senin (2/12/2024). FOTO: PPID BIRO HUKUM PEMPROV

PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulteng yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Rudi Dewanto membuka Sosialisasi Rancangan Standar Biaya Umum (SBU) Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng Tahun Anggaran 2024, di gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulteng, Senin (2/12/2024).

Rudi menyampaikan Pemprov telah mengambil langkah strategis dalam menyikapi kebijakan SBU yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan memerhatikan kondisi sosial dan ekonomi daerah, Pemprov berkomitmen untuk menyesuaikan kebijakan tersebut, guna mengoptimalkan penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam implementasi kebijakan SBU, Pemprov Sulteng melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder, termasuk instansi terkait dan masyarakat.

“Melalui forum diskusi dan sosialisasi, pemerintah berupaya menggali masukan serta aspirasi dari masyarakat mengenai kebutuhan dan prioritas pembangunan,” kata Rudi.

Langkah tersebut, menurutnya, tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat, untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Dengan adanya evaluasi berkala, pemerintah dapat mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan SBU serta mencari solusi yang tepat,” ucap Rudi.

Melalui langkah-langkah tersebut, ia berharap kebijakan SBU dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Rudi juga mengajak semua peserta sosialisasi untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai langkah awal, dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di setiap perangkat daerah.

“Semoga sosialisasi ini dapat memberikan manfaat yang besar serta mendorong kita untuk terus berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya. */ABS

Pos terkait