PALU, MERCUSUAR – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan bahwa hingga saat ini data valid bencana di Sulteng masih terus berubah. Perubahan data tersebut menyusul adanya Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulteng yang ditetapkan pada 19 Juli 2019.
Demikian dikatakan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Spasial BNPB, Suparno saat lokakarya dan pelatihan pembuatan peta dan infografis untuk monitoring, rehabilitasi dan rekontruksi yang dilaksanakan United Nations Population Fund (UNFPA) di salah satu hotel di Palu, Selasa (23/7/2019).
Menurutnya, perubahan data tersebut karena adanya pergerakan data dari kabupaten, kota dan BNPB.
“Data itu akan menyesuaikan data sesuai Surat Keputusan Gubernur terbaru,” katanya.
Pada kesempatan itu, Suparno menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan yang digelar UNFPA dilakukan dengan melihat kondisi yang berkembang saat ini dalam penanganan rehabilitasi dan rekontruksi bencana yang terjadi di Sulteng.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Ikhwan mewakili Gubernur Sulteng saat pembukaan kegiatan tersebut mengatakan selama ini NGO telah banyak memberikan dukungan berupa peningkatan SDM dalam menyajikan dan melakukan validasi dampak bencana yang terjadi di Sulteng.
Keberadaan NGO yang memberikan dukungan dalam penanggulangan bencana, katanya, tidak selalu bersama pemerintah.
“Tidak bisa selamanya ada bersama-sama kita (pemerintah) sesuai harapan,” tutur Ikhwan.
Olehnya itu, ia berharap pada peserta pelatihan agar dapat memiliki pengetahuan dalam menyajikan data yang valid, akurat dan autentik, sehingga penyaluran bantuan tidak ada kendala akibat data yang belum akurat. “Harapan Bapak Gubernur agar peserta pelatihan yang merupakan unsur pelaksana validasi data di daerah dapat mengikuti kegiatan dengan baik,” imbaunya.
“Dengan demikian hasilnya dapat mendukung percepatan akurasi data bencana ke depan,” tutupnya menyambung. BOB
