PALU, MERCUSUAR – Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palu menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di lembaga tersebut.
Hal itu dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka evaluasi Standar Pelayanan Publik BPOM di Palu, yang digelar di salah satu hotel di Palu, Kamis (21/3/2024).
Kepala BPOM di Palu, Mardianto mengatakan, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan untuk menjamin pelayanan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Hal tersebut tidak hanya dalam bentuk peran serta secara aktif dalam penyusunan standar pelayanan, tetapi juga sampai dengan pengawasan dan evaluasi penerapan standar, evaluasi kinerja dan pemberian penghargaan, serta penyusunan kebijakan pelayanan publik.
“FKP harus dilakukan setiap tahun, untuk melihat standar pelayanan publik yang sudah kami berikan kepada masyarakat, pada kegiatan ini kami juga meminta masukan apa yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan pelayanan publik di kami,” ujar Mardianto.
Ia juga menyebutkan, pada tahun ini pihaknya menerapkan 9 standar pelayanan publik. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2023 lalu yakni 4 standar.
“Sekarang kurang lebih ada 9, baik itu pengujian obat dan makanan, pemberian informasi dan pengaduan obat dan makanan, sertifikasi, dan lainnya,” imbuhnya.
Menurut Mardianto, FKP yang turut menghadirkan narasumber dari Ombudsman RI Perwakilan Sulteng tersebut, merupakan salah satu cara untuk melibatkan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya, dalam upaya merumuskan peraturan dan kebijakan, khususnya terkait pelayanan publik BPOM di Palu.
Pada kesempatan itu, turut dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPOM di Palu dengan Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Tadulako. IEA
