BANGGAI, MERCUSUAR – Bupati Banggai, H. Amirudin Tamoreka melakukan peluncuran gerakan Stop Boros Pangan, sekaligus memimpin rapat verifikasi dan validasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), untuk penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024, yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang), di ruang rapat umum Kantor Bupati Banggai, Kamis (18/1/2024).
Peluncuran tersebut ditandai dengan penyematan secara simbolis pin Stop Boros Pangan, yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada perwakilan Camat dan beberapa stakeholder lainnya, termasuk kepada Bupati Banggai.
Dalam sambutannya, Amirudin mengatakan kampanye Stop Boros Pangan hingga saat ini belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Olehnya itu, para Camat diminta menyelipkan edukasi terkait perilaku boros pangan, dalam setiap kegiatan yang menyasar masyarakat umum, agar dapat melakukan tindakan menghemat pangan.
“Pemerintah Kecamatan harus terus menggaungkan dan mengampanyekan gerakan stop perilaku boros pangan ini kepada masyarakat setempat,” pesan Amirudin.
Sementara terkait data P3KE, Amirudin menginstruksikan kepada stafnya agar dalam jangka waktu tiga hari datanya sudah harus valid dan terverifikasi, agar bantuan pangan beras tahun ini dapat segera disalurkan.
Kepala Dinas Ketapang Kabupaten Banggai, Alfian Djibran megatakan, di Indonesia khususnya di Kabupaten Banggai, stok pangan masih berlimpah. Menurutnya, neraca ketersediaan bahan pangan cukup tinggi daripada kebutuhan.
“Yang terpenting, bagaimana caranya menghemat untuk generasi berikutnya. Untuk penyaluran beras, nama kegiatan adalah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ditindaklanjuti oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai. Ada yang anggarannya dari Pemerintah Pusat dan ada yang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai,” jelas Alfian.
Untuk bantuan beras, Alfian mengungkapkan, Kabupaten Banggai mendapatkan kuota sebanyak 27.364 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah beras yang disalurkan adalah 10 kilogram selama enam bulan berturut-turut. Penyaluran tahap satu pada rentang Januari—Maret, sedangkan tahap kedua pada April—Juni.
“Alurnya, Bapnas menugaskan Bulog sebagai penyalur, kemudian Bulog menunjuk transporter untuk menyalurkan ke desa. Artinya, KPM itu menerima langsung di titik lokasi, tanpa ada biaya transportasi,” terangnya.
Menurut Alfian, data P3KE yang divalidasi adalah berasal dari Bappeda Kabupaten Banggai. Data tersebut dimaksudkan sebagai referensi penetapan sasaran bagi program penghapusan kemiskinan ekstrem, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten. */PAR
